Rabu, 20 Juni 2018 06:31 WIB
bjb idul fitri

Banten Raya

Wagub Banten Instruksikan Diskominfo Evaluasi Kerjasama Media

Redaktur:

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy.

INDOPOS.CO.ID - Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy geram mengetahui adanya diskriminasi yang dilakukan Dinas Komunikasi,Informasi,Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Banten, terhadap media nasional dalam mendapakan informasi, iklan dan advertorial senilai Rp 21 miliar yang dikelola oleh Diskominfo.

“Tidak boleh ada diskriminasi antara media lokal dan nasional. Apalagi media nasional itu sudah terverifikasi oleh dewan pers, oplah dan pangsa pasarnya jelas. Diskominfo harus bisa merangkul semua media. Tidak boleh ada media yang dijadikan anak emas dan anak tiri,” ujar Andika dihadapan sejumlah kepala OPD usai rapat pimpinan di aula kantor Bappeda Banten,Senin (7/5).

BACA JUGA : Viral! Install Aplikasi Lazada sekarang dapat Diskon Hingga 80% dan Gratis Ongkir Selama Ramadhan

Bahkan, Andika langsung menginstruksikan kepada kepala Diskominfo Banten, Komari, untuk mengevaluasi kontrak kerjasama antara Diskominfo dengan agency asal Jakarta, karena berpotensi menimbulkan konflik dan kecurigaan dari sejumlah kalangan, sehingga membuat pemerintahan tidak kondusif.”Saya tidak mau tahu pak Komari,segera alokasikan kerjasama untuk media nasional,” tegasnya.

“Sekarang bagaimana wisatawan dan investor mau datang ke Banten,jika segala potensi yang dimiliki oleh Banten hanya ada di media lokal,” sambungnya.

Sementara Kepala Diskominfo Banten, Komari yang dikonfirmasi INDOPOS berjanji akan menindaklanjuti instruksi dari Wakil Guebrnur tersebut, dan akan mengkonsultasikan persoalan itu dengan inspektorat, agar nantinya tidak menjadi temuan. ”Saya akan mengkonsultasikan hal ini segera dengan inspektorat, agar nantinya tidak menjadi temuan,” terangnya.

Pengamat media di Banten Kosasih, mengapresiasi ketegasan Wakil Gubernur Banten yang langsung menginstruksikan kepada Kadis Kominfo untuk mengevaluasi kerjasama pemasangan iklan dengan salah satu agency dari Jakarta yang hanya menggunakan media lokal untuk pemasangan iklan dan advertorial.

”Ketegasan Wagub patut kita apresiasi, karena dia ingin mengubah paradigma lama untuk menghapus adanya dugaan campur tangan pihak ketiga dalam mengutak atik anggaran di Diskominfo, dengan tujuan melakukan monopoli iklan dan advertorial di lingkungan Pemprov Banten,” ungkap Kosasih. (yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-banten #diskominfo 

Berita Terkait

IKLAN