Kamis, 20 September 2018 02:08 WIB
pmk

Megapolitan

Tak Profesional, Warga Kritik Proyek Kereta Cepat

Redaktur:

POLEMIK-Warga memasang spanduk mengundang Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. deni iskandar/indopos

INDOPOS.CO.ID - Ratusan warga yang tinggal di Perumahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kecewa atas proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mereka menuntut kejelasan lahan yang akan dipakai proyek nasional tersebut.

Akibat kekecewaan itu, warga memasang spanduk sepanjang 1,8 kilometer (km) bertuliskan "Pak Jokowi Sayang" dibentangkan di sisi selatan pembangunan proyek yang dibiayai Tiongkok (China, Red) tersebut.

”Spanduk ini sudah dipasang warga sejak Sabtu (4/5). Ini merupakan kreatifitas warga untuk mengundang Pak Presiden Joko Widodo datang ke kampung kami. Agar memantau kegiatan pembebasan lahan yang tidak profesional," terang Ketua Paguyuban Warga Jatimulya Pinggir Tol, M Samsul di Bekasi.

Warga yang keberatan atas proyek itu berjumlah 140 warga yang tersebar di RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, dan RW 15. Menurut Samsul sudah tiga tahun proses pembebasan lahan milik warga terkatung-katung dan tidak ada kejelasan.

Sejauh ini, kata dia, tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan pondasi lintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di lingkungan tempat tinggal warga sudah dilakukan sejak 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan lahan yang akan dibebaskan tersebut. Dalam pertemuan antara warga dengan pelaksana proyek, kata Samsul, terungkap awalnya ada 218 bidang tanah Perumahan Jatimulya yang berlokasi di sisi Tol Jakarta-Cikampek yang semula masuk dalam zona pembebasan lahan.

"Namun saat ini berkurang menjadi 150 bidang lahan. Lahan tersebut berdimensi 1,8 km x 20 meter, totalnya sekitar 3,6 hektare yang masuk dalam zona pembebasan lahan," katanya. Dia juga kesal dengan pihak PSBI yang sudah beberapa kali ingkar janji.

Contohnya, pada sosialisasi awal kepada warga, pihak PT PSBI menyatakan jarak aman rumah warga dari pinggir rel sekitar 20 meter. Tapi kini menyusut menjadi 3,5 meter. "Keputusan itu mengecewakan sebagian warga. Wilayah yang semula pada gambar penetapan lokasi oleh Gubernur Jabar terkena pembebasan lahan, menjadi hilang dan tidak terkena pembebasan," katanya.

Janji jajaran PT PSBI kepada paguyuban warga terkait relokasi fasos/fasum yang terdampak pembebasan lahan serta audiensi warga dengan tim appraisal untuk menjawab segala keresahan warga terkait Amdal dan lainnya juga belum kunjung terealisasi.

Samsul juga mengkritisi kinerja BPN Kabupaten Bekasi yang sudah berulang kali melakukan pengukuran lahan, namun selalu dibatalkan akibat proses kajian yang tidak matang.

Sementara itu, Kasubag Infrastuktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Evi Mutia mengaku belum ada koordinasi dengan pihak terkait soal rencana pembebasan lahan warga untuk proyek kereta cepat tersebut.

Dia menyatakan, pemerintah daerah sifatnya hanya menunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat, mengingat pembangunannya dilakukan oleh BUMN.

Berdasarkan pendataanya, kata Evi, ada sekitar 150 bidang lahan yang akan dibebaskan.

Pembebasan itu dimulai dari wilayah Jatimulya hingga perbatasan dengan Kabupaten Karawang. "Soal jarak aman rumah warga dengan rel yang saya tahu sekitar 25 meter, namun yang lebih jelas pihak BPN yang tahu,” kata Evi. (dny)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kereta-cepat #demonstrasi 

Berita Terkait

Rupiah Anjlok, Mahasiswa Gelar Demo

Ekonomi

Rusia Tolak Kebijakan Pensiun

Internasional

Ribuan Mahasiswa Tuntut Jokowi Diturunkan

Nasional

Desak Bebaskan Dua Wartawan, Warga Rohingya Ikut Demo

Internasional

Pertanyakan Kasus e-KTP, Jari 98 Sambangi Kejagung RI

Nasional

IKLAN