Rabu, 18 Juli 2018 09:49 WIB
BJB JULI V 2

Hukum

Korupsi Proses APBN Perubahan mulai Digarap KPK

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Selain kasus yg ditangani dari operasi tangkap tangan (OTT) minggu lalu , KPK telah menangani sejumlah kasus korupsi yang terkait dengan proses APBN Perubahan.

" Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar proses APBN Perubahan dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Jangan sampai proses ini menjadi celah yg besar yang dapat berujung pada korupsi yang memiliki efek domino korupsi lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (9/5).

Dijelaskan Febri bahwa korupsi sebelum anggaran disusun, aliran dana pada sejumlah pihak untuk memuluskan proses pembahasan anggaran dapat berimplikasi lanjutan pada bentuk korupsi di pengadaan dan pembangunan proyeknya.

" Akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan karena proyek sudah dikorupsi sejak awal," jelasnya.

Berikut sejumlah kasus korupsi terkait dengan APBN- P yang pernah ditangani KPK diantaranya:

1.Tipikor kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang Tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan anggaran APBN-P tahun 2006

2. Tipikor dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan flu burung dan DIPA APBN-P Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun anggaran 2006

3.Pm Tipikor sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun anggaran 2006.

4. Tipikor dalam pengadaan paket pengerjaan penggadaan Kitab Suci Al-quran APBN-P 2011 dan APBN 2012 pada Direktorat Dinas Islam Kementrian Agama

5. Tipikor sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait penetapan anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya.

6. Tipikor secara bersama-sama atau turut serta dalam pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007

7. Tipikor memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.

8. Tipikor memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 220 miliar.

9. Tipikor menerima hadiah atau janji terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla RI.

10. Tipikor memberi hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

" Selain 10 kasus korupsi tersebut, sejumlah kasus yg menjerat Nazaruddin, Hambalang dan EKTP juga ada bagian tertentu yg terkait dengan proses penganggaran atau anggaran di APBN Perubahan,"tutupnya. (nue) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi-proses-apbn 

Berita Terkait

IKLAN