Senin, 15 Oktober 2018 06:09 WIB
pmk

Hukum

Penahanan Bupati Halmahera Timur Diperpanjang

Redaktur: Nurhayat

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Periode 2016-2021, Rudi Erawan kembali dilakukan perpanjangan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih,Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/5).

"Perpanjangan penahanan akan dilakukan selama 30 hari ke depan, dimulai 11 Mei-12 Juni 2018 untuk tersangka Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara tersebut," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada media melalui pesan singkatnya.

Dalam kasus tersebut, Bupati Rudi Erawan diduga menerima suap dengan nilai Rp 6,3 miliar dan diduga diberikan oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.
Amran diduga menerima sejumlah uang terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uang tersebut dari beberapa kontraktor seperti Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir. (nue)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #penahanan-bupati-halmahera-timur 

Berita Terkait

IKLAN