Rabu, 17 Oktober 2018 02:04 WIB
pmk

Politik

Jokowi Absen Rakernas Hanura OSO, Kubu Sudding: Pemerintah Benar Jalankan Hukum

Redaktur: Ali Rahman

Kuasa Hukum Hanura kubu Ambhara (Syarifudin Sudding), Adi Warman dalam jumpa persnya di Kantor DPP Hanura Bambu Apus. Foto: Jaa Rizka Pradana/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Kuasa Hukum Hanura kubu Ambhara (Syarifudin Sudding), Adi Warman menilai, ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam rakernas Hanura kubu Manhattan (OSO) di Pekanbaru, menandakan pemerintah telah menjalankan mekanisme hukum secara benar.

Dengan ini pula, menurut dia, pemerintah dan parpol pendukungnya menghargai putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai penundaan pengesahan kepengurusan DPP Hanura Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar

"Kami mengapresiasi pemerintah karena telah sadar betul arti pentingnya kedudukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Adi dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (11/5).

Kemudian Adi kembali meminta kepada OSO dan Herry untuk tidak melakukan kegiatan atas nama DPP Hanura.

Pasalnya, apabila tetap berkegiatan atas nama DPP Hanura, ada implikasi hukum secara pidana yang harus ditanggung. Kata Adi, OSO bisa dituntut lantaran telah melakukan pemalsuan, dia menggunakan sesuatu yang bukan jabatannya.

"Mudah-mudahan beliau (OSO, red) tidak mengatasnamakan lagi DPP Hanura yang menganggap dirinya sah, terkecuali penundaan dari PTUN di cabut. Kalau dicabut mereka sah, karena tidak ada penundaan mereka belum sah," papar Adi.

Dia menegaskan putusan sela PTTUN tanggal 19 Maret 2018 tersebut sah secara hukum, akan tetapi ditunda. "Kalau putusannya nanti pertengahan Juni," tukasnya.

Diketahui PTUN Jakarta telah mengeluarkan putusan sela Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2018 yaitu Penundaan Pelaksanaan SK Kemenkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 -2020, tanggal, 17 Januari 2018. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dualisme-hanura 

Berita Terkait

IKLAN