Rabu, 17 Oktober 2018 02:14 WIB
pmk

Politik

Soal Keabsahan Pencalegan, Hanura Kubu Sudding: OSO dan Sudding yang Berhak

Redaktur: Ali Rahman

Kubu OSO dan kubu Sudding saat Islah. Foto: Dok Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Kuasa Hukum Hanura kubu Ambhara (Syarifudin Sudding), Adi Warman menegaskan bahwa yang berhak meneken tanda tangan untuk pencalegan Pileg 2019 dari DPP Partai Hanura ialah kepengurusan Oesman Sapta Odang (Odang) dan Syarifudin Sudding.

Adapun kepengurusan itu secara hukum merujuk pada SK Menkumham Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 - 2020, tanggal 12 Oktober 2017

"Yang berwenang menurut hukum administrasi negara, tentunya SK kepengurusan (Menkumham) nomor 22 yang ketua umumnya OSO dan sekjennya Sudding," tegas Adi di Kantor DPP Hanura, Bambu Apus Jakarta Timur, Jumat (11/5).

Kemudian Adi menuturkan, apabila ada surat pencalegan yang keluar dari DPP Hanura baik dari kubu Sudding maupun kubu OSO, dia tegaskan tidak benar dan tidak berdasar pada hukum. "Buka aja web di Dirjen AHU itu ada catatan. cataan sejak tanggal 19 maret berdasarkan putusan sela PTUN pelaksanannya ditunda. artinya apa? SK tersebut (OSO dan Herry) tidak bisa diberlakukan," jelasnya.

Untuk sementara ini, pihaknya tengah menunggu putusan inkrah dari PTUN yang akan dilakukan pada pertengahan bulan Juni mendatang. Adi yakin klainnya bakal memenangkan putusan tersebut. "Haqqul yakin menang, karena fakta hukum telah terbukti, kita dalam posisi yang benar," tegas dia.

Terkait pencalegan sendiri, Adi mengatakan saat ini telah ada sekitar 300 orang yang siap mendaftar menjadi Bacaleg dari Hanura di Pemilu 2019. Akan tetapi, ia tetap menunggu hasil putusan inkrah dari PTUN Jakarta. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dualisme-hanura 

Berita Terkait

IKLAN