Senin, 15 Oktober 2018 06:10 WIB
pmk

Headline

Jangan ‘Goreng’ Isu Teroris

Redaktur:

Sebuah bom meledak di halaman Mako Polrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

INDOPOS.CO.ID - Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam rentetan insiden beberapa hari belakangan ini. Mulai dari kerusuhan di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, penyerangan Mako Brimob, hingga ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Namun, apapun, jangan ada yang memanfaatkan isu teroris ini untuk kepentingan politik hingga terjadi aksi saling serang, yang justru membuat Indonesia semakin terpuruk.

Demikian kesimpulan dari wawancara INDOPOS terhadap sejumlah sumber. Mereka yakni, anggota DPR RI Komisi III, Fraksi Gerindra Raden Muhammad Safii, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Pembina Humanika Andrianto, serta pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Senin (14/5).

Muhammad Syafii , yang juga ketua Pansus Terorisme menegaskan, dua peristiwa teroris yang terjadi di dalam waktu yang berdekatan ini, lebih disebabkan kelalaian dari kepolisian. “Saya Raden Muhammad Safii anggota DPR RI Komisi III, Fraksi Gerindra, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa itu. Tapi saya menilai ini justru menunjukkan kelemahan di tubuh Polri,” kata Syafii kepada INDOPOS.

Pria yang akrab disapa Romo ini menyatakan, seharusnya peristiwa itu tidak terjadi jika sistem deteksi dini atau early sistym berjalan. “Ini kok bunuh diri sampai harus lolos berkali-kali.  Karena peristiwa itu telah menelan korban jiwa rakyat Indonesia, yang sebagiannya justru adalah personel aparat kepolisian,” ucapnya.

Kenapa kepolisian bertanggung jawab, dia menyatakan, bahwa berbagai peristiwa terorisme dalam seminggu terakhir ini terjadi di tempat-tempat di bawah pengawasan kepolisian yaitu rutan Mako Brimob itu berada di tempat yang aman.

Dirinya pun mengaku pernah melakukan kunjungan dimana dirinya melihat jeruji besi tahanan di sana sangat kuat dan di bawah pengawalan aparat kepolisian yang ketat. Selain itu, tamu-tamu yang diperbolehkan mengunjungi warga binaan itu diseleksi dengan sangat. Bahkan sangking ketatnya, makanan yang dibawa oleh para tamu, tidak boleh disampaikan kepada warga binaan.

“Tapi kenapa peristiwa kerusuhan itu terjadi? logika akal sehat saya tidak bisa mencari menyebab lain, kecuali karena kelalaian atau ketidakprofesionalan polisi itu sendiri” tegas Romo.

Kemudian, katanya lagi peristiwa berikutnya adalah bom di tiga gereja di Surabaya yang sebenarnya dijaga terus oleh aparat kepolisian. “Tapi justru, di tempat yang dikawal polisi inilah, peristiwa terorisme atau juga bom itu terjadi. Lagi-lagi saya melihat, penyebabnya adalah kelalaian dan ketidakprofesionalan kepolisian” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut Romo, yang perlu diketahui oleh masyarakat, pengawalan yang dilakukan aparat Kepolisian itu tidak ada yang gratis. Itu semua dibiayai oleh APBN, uangnya rakyat Indonesia. Tentu yang kita harapkan, dari tugas itu adalah munculnya kepastian, aparat kepolisian melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2002, untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Tapi ternyata, penggunaan uang APBN itu, apa yang diamanahkan UU tidak bisa diwujudkan oleh aparat kepolisian.

“Jadi saya melihat, ada ketidakprofesionalan dari aparat kepolisian itu sendiri. Lalu kalau kemudian, kedua peristiwa ini, kemudian dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan rancangan UU pemberantasan tindak pidana terorisme, saya kira ini sangat tidak masuk akal,” katanya.

Kenapa tidak masuk akal? “Apa urusannya pembahasan RUU Terorisme dengan peristiwa di rutan, yang justru terorisnya sudah ada dalam rutan, dikawal, tapi bisa bikin kerusuhan. Apa hubungannya dengan kejadian yang di gereja di Jawa Timur, yang justru dikawal dengan pihak kepolisian” ungkapnya kembali.

Maka, lanjutnya, kalau ada kemudian keinginan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu karena pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme belum selesai, ia menilai, ini adalah keinginan yang sangat berlebihan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Jadi, polisi yang tidak profesional, justru yang dipersoalkan RUU yang belum selesai. Yang tepat adalah, bahwa kepolisian tidak profesional. Itu pasti karena Kapolrinya yang tidak mampu untuk mengemban amanah memimpin kepolisian, memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sebaiknya, kata dia, daripada mendesak mengeluarkan Perpu, Kapolri secara ikhlas mengundurkan diri. “Karena memang sudah jelas tidak mampu melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2002” tandas Politisi Gerindra ini.

Lalu, apakah penyelesaian terorisme itu harus melibatkan TNI? Dirinya menegaskan, hal itu sudah diatur di RUU Terorisme. “Soal pasal yang mengatur keterlibatan TNI bersama polisi dalam pemberantasan terorisme sudah diatur di RUU Terorisme. Dan itu sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Cuma di RUU ini hanya satu pasal saja yang belum disepakati oleh pemerintah, yakni perihal definisi dari terorisme itu sendiri,” tambahnya.

 Terpisah, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai,  kepolisian dan intelijen telah gagal dalam menanggulangi berbagai kejadian aksi kerusuhan di Mako Brimob dan pemboman di Surabaya.   

“Ya saya kiri polisi telah gagal. Dan TNI harus segera mengambil alih pemberantasan terorisme di negeri ini,” ujarnya kepada INDOPOS.

Meski begitu, dirinya tetap mengingatkan agar TNI juga tidak gegabah bertindak tanpa jelas mana itu teroris atau kriminalitas biasa.

“Jadi memang seharusnya definisi terorisme itu jelas di dalam aturan RUU Terorisme. Karena jika tidak dijelaskan definisi itu, maka setiap orang yang mencurigakan langsung ditangkap tanpa persidangan. Ini namanya kembali ke zaman Orba,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Dewan Pembina Humanika Andrianto menjelaskan, polisi tidak layak untuk mengurusi terorisme. Karena sebagai kejahatan khusus, maka perlu penanganan khusus yakni TNI yang memiliki spesifikasi.

“Di seluruh dunia teroris itu bagian dari special criminal system yang penanganannya harus special. Sementara polisi adalah public save criminal systemyang khusus tangani kejahatan biasa di masyarakat,” ucapnya kepada INDOPOS.

Dia pun menerangkan, medan kerja dan latihan yang kerap dilaksanakan oleh TNI dan kepolisian selama ini berbeda. Terlebih, kepolisian dinilainya telah gagal menjaga Mako Brimob dari kerusuhan napi.

“Kerusuhan Mako Brimob itu kesalahan paling fatal dalam tugas kepolisian. Jadi, saya rasa polisi harus kembali pada fungsinya semula. Apalagi kejahatan sudah semakin canggih,” pungkasnya.

Kurang Koordinasi

Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati memberi penilaian yang berbeda. Ia menilai, terjadi minimnya koordinasi lintas lembaga, dan juga dengan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi pergerakan teror di Indonesia.  Peran itu seharusnya yang diambil oleh Badan Intelejen Negara (BIN) pimpinan Budi Gunawan. Bahkan, Nuning berharap, koordinasi itu harus dilakukan meluas dengan seluruh komponen bangsa ini.

"Bukan internal BIN saja, tapi juga lembaga terkait dalam penanggulangan teror. TNI, Polri BIN, masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya serta masyarakat bahkan tokoh pendidik," kata Nuning kepada INDOPOS, Senin (14/5).

Nuning menuturkan, badan khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus masuk ke dunia maya, baik upaya meminimalkan paham teroris di masyarakat maupun usaha mencegah pergerakan teroris. Karena dikabarkan, perintah melakukan pemboman bersumber dari napi teroris di Mako Brimob, menggunakan WhatsApp dan Youtube.  "Itu yang harus dilakukan saat ini," tandasnya.

Dia mengakui, aksi teror yang terjadi beberapa waktu terakhir ini memang tidak semata menjadi tanggung jawab BIN yang oleh banyak kalangan disebut kecolongan. Namun menjadi tanggung jawab semua lembaga terkait. Bahkan setiap warga negara.

"Tak harus menyalahkan BIN semata, karena ranah BIN melakukan deteksi dini dan hasilnya diserahkan ke aparat kepolisian.  Jadi fungsi koordinasi penting di sini," katanya.

Disebutkan, secara formal tugas dan fungsi intelijen, tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2011. Pada Pasal 4 berbunyi, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Dari bunyi pasal itu, lanjutnya, maka jelas konstruksi kerja sama antarlembaga wajib dilakukan secara bersama dan profesional.

Sementara di dalam Pasal-1 butir-4 UU 17/2011 termaktub penjelasan detail soal ancaman. Dalam pasal itu disebutkan, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Di titik itu, maka jelas terlihat tanggung jawab terkait terorisme yang mengganggu kedaulatan negara menjadi tanggung jawab bersama.

Lebih lanjut dia menjelaskan, secara akademik, militer terkait terorisme menjadi tugas semua bangsa di dunia. Implikasi pemberantasan atau penanggulangan terorisme oleh militer dan polisi berbeda perspektif hukumnya, karena terorisme bisa menjadi kejahatan terhadap negara atau kejahatan terhadap publik.

Dikatakann, penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik, sehingga cenderung ditangani Polri semata. Jika terorisme mengancam keselamatan presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI.

Masih menurut Nuning, terkait dengan jenis senjata dan bom yang digunakan oleh teroris masih tergolong konvensional, maka masuk kewenangan Polri. Tetapi jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Deatruction), seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI.

Selain subyek ancaman teror dan jenis senjata, bebernya, maka rezim kedaulatan suatu negara juga berimplikasi kepada kewenangan penegakan hukum. Jika kejahatan teror dilakukan di wilayah kedaulatan penuh Indonesia, maka Polri dan TNI bisa bersama-sama menanggulangi. Tetapi jika rezimnya adalah hak berdaulat, maka TNI yang melakukan aksi penanggulangan.

Dia memberi contoh jika kejahatan teror terjadi di kapal yang berlayar di Zone Economic Exclusive (ZEE) Indonesia atau menyerang kilang pengeboran minyak PT Pertamina 15 mil dari pantai, maka teroris harus dilumpuhkan oleh Pasukan Khusus TNI.

"Terhadap platform sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) apakah kendaraan air (kapal) dan kendaraan udara (pesawat) yang terregistrasi dan berbendera suatu negara. Misalnya pesawat Qantas milik Australia dibajak teroris dan mendarat di Bandara Ngurah Rai, maka sesuai hukum internasional yang harus menangani hanya 2 pilihan, apakah TNI atau tentara Australia," imbuhnya.

Dari keempat kriteria tersebut, ucap Nuning, maka Undang-undang Teror di Indonesia juga patut mengakomodasi hukum-hukum internasional yang juga berlaku. Jadi, UU yang sudah ada sudah memberi amanat dan mandat baik kepada Polri dan TNI. Yang lebih penting adalah bagaimana TNI menjabarkan kewenangan sesuai 4 kriteria tersebut ke dalam suatu peraturan yang dapat diterima oleh Polri dan instansi pemerintah lainnya.

Disinggung apakah BIN tengah terjebak urusan politik? Nuning membantahnya. Dia justru mengingatkan semua pihak untuk tidak bermain-main dengan isu-isu politik berdasarkan peristiwa terorisme yang terjadi di Surabaya.

“Kejadian di Surabaya itu saatnya kita bersatu, Jangan lagi ada yang menggoreng isu politik berdasarkan peristiwa terorisme,” tukasnya.

Ia pun meminta  agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait kejadian ini. Menurut dia, BIN dan Polri harus terus bekerja sama dan berkordinasi untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme di negara ini. “Saya tidak setuju ini untuk mengganti kepala BIN dan menyalahkan BIN semata, karena ranah BIN deteksi dini dan hasilnya diserahkan ke Polisi. Jadi fungsi koordinasi penting di sini,” ujar dia.

Atas peristiwa tersebut, kata Nuning, ada keinginan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusbag) TNI untuk menangani terorisme sebagai langkah yang tepat.

"Keinginan presiden untuk menghidupkan kembali Koopssusgab TNI sudah tepat sesuai amanat Undang-undang Pertahanan Negara dan UU TNI," singgungnya.

Menurut Nuning, yang sekarang perlu dibuat adalah Peraturan Presiden terkait tugas Koopssusgab TNI agar bisa bersinergi dengan Detasemen 88 Polri. Hal itu sebagai salah satu kebijakan presiden. Saat ini Komando Pasukan Khusus dan Komando Satuan Khusus masih di bawah pembinaan masing-masing angkatan. Hal tersebut karena tugas pokok dan fungsi pasukan tersebut adalah pelengkap pasukan reguler.

Pasukan khusus, kata dia, dibentuk sebagai ujung tombak pasukan reguler di masing-masing angkatan dalam skala perang terbuka. Setiap pasukan khusus memiliki standar keahlian yang berbeda sesuai ciri khas dan karakteristik setiap operasi tempur. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #terorisme #teror-bom 

Berita Terkait

Empat Napiter Tewas di Nusakambangan

Nasional

Serangan dari Dalam Iran, 25 Orang Tewas, 70 Luka-Luka

Internasional

Bom Bunuh Diri Tewaskan 68 Orang

Internasional

IKLAN