Kamis, 15 November 2018 10:00 WIB
pmk

Headline

Presiden: Juni, Deadline RUU Terorisme

Redaktur:

Presiden Joko Widodo.

INDOPOS.CO.ID - Kesabaran Presiden Joko Widodo untuk menunggu penyelesaian Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme hampir habis. Kepala negara memberikan batas waktu kepada DPR dan Kementerian terkait untuk menyelesaikannya paling lambat akhir masa sidang bulan Juni 2018.

Presiden menegaskan, jika hingga akhir masa sidang bulan Juni tidak selesai, maka pemerintah akan mengambil opsi lain. "Saya akan keluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)," ujarnya usai menghadiri Rakornas Pemerintahan Desa di Jakarta International Expo, Senin (14/5).

Mantan Walikota Solo itu mengakui, regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat untuk menghadapi aksi teror. Oleh karenanya, dibutuhkan aturan yang lebih progresif. "Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," imbuhnya.

Oleh karenanya, pihaknya mengaku sudah tidak bisa menunggu lama. Mengingat usulan draf revisi sudah disampaikan sejak Februari 2016 pasca tragedi teror di Sarinah, Jakarta atau sudah lebih dari dua tahun.

Sebelumnya, keluhan terkait lambatnya RUU Terorisme juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito menilai, di UU terorisme saat ini, meski pihaknya sudah mengetahui sel-sel teroris, kepolisian tidak bisa bertindak sebelum ada kejadian atau barang bukti.

Pada kesempatan tersebut, Presiden pun mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindakan pengecut, tidak bermartabat, dan biadab.

Jokowi juga kembali menegaskan, jika negara akan melawan dan membasmi terorisme sampai ke akarnya. "Saya perintahkan kepada kapolri untuk tegas tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan-tindakan di lapangan untuk menghentikan aksi terorisme ini.

Sementara itu, saat menghadiri Halaqoh Nasional Hubbul Wathon, Jokowi mengajak para ulama memasifkan ajaran islam yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan yang dilakukan para teroris tidak mencerminkan perilaku yang diajarkan islam.

"Saya kira kewajiban kita bersama para mubaligh untuk mengingatkan. Bahwa agama kita Islam, tidak mengajarkan seperti itu, tidak mengajarkan sesuatu dengan kekerasan, tidak ada," tuturnya.

Sebaliknya, Islam justru mengajarkan sikap lembut, sopan, rendah hati, dan menghargai orang lain. "Saya kira itu yang diajarkan oleh nabi besar (Muhammad SAW) kita kepada kita," pungkasnya. 

Tidak lama setelah pernyataan Presiden terkait RUU Antiterorisme, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengumpulkan para sekretaris jenderal maupun pimpinan fraksi dari parpol pendukung pemerintah.

Mulai dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto nampak hadir, sampai perwakilan PAN yang dihadiri Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan. Tampak juga Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai partai baru pendukung pemerintah.

Sejak pukul 10.00 WIB, Wiranto melakukan pertemuan tertutup dengan para pimpinan DPP dan fraksi. Pertemuan itu berlangsung hampir dua jam lamanya.

Kepada wartawan, Wiranto menegaskan pernyataan presiden Jokowi, yang telah menyampaikan perintah dan langkah-langkah tegas untuk memberantas terorisme akhir-akhir ini.

”Kita butuh satu payung hukum yang kuat terkait pelibatan TNI, dan revisi UU Antiterorisme,” kata Wiranto, didampingi para pengurus partai dan pimpinan fraksi.

Wiranto menyebutkan, pertemuannya dengan pimpinan partai adalah untuk membicarakan agar Revisi UU Antiterorisme bisa cepat diselesaikan. Situasi yang dihadapi saat ini adalah sebuah kegiatan terorisme yang notabene menjadi musuh dunia.

Terorisme tidak pernah mengenal kesepakatan dunia, mereka justru memberi ancaman luar biasa di berbagai belahan dunia. ”Mereka tidak pandang bulu. Serangan total ini harus dihadapi dengan total,” tegas mantan Panglima ABRI itu.

Pertemuan itu, lanjut Wiranto, untuk menuntaskan hambatan terkait perbedaan pandangan atas revisi UU Antiterorisme. Wiranto menyebut dua hal krusial telah diselesaikan, yakni terkait definisi terorisme dan pelibatan TNI.

Wiranto menyebut, pimpinan dari tujuh fraksi pendukung pemerintah sudah menyatakan kesediaan menyelesaikan konsep terakhir itu. ”Oleh karena itu kami sepakat untuk tidak menggunakan perppu, kalau revisi UU bisa diselesaikan cepat, tidak perlu ada perppu,” ujar Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu.

Revisi UU Terorisme, lanjut Wiranto, memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk lebih dini dalam pencegahan aksi terorisme. Dalam satu kesempatan, aparat dalam hal ini kepolisian bisa melakukan antisipasi, sehingga tidak ada lagi peristiwa yang berujung ledakan bom di berbagai tempat.

”UU itu frasanya kesana, sehingga kami tidak ‘kecolongan’,” kata Wiranto.

Terkait pelibatan TNI, aturan UU 34 tahun 2004 tentang TNI memberi kewenangan pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang. Wiranto menegaskan kembali serangan total teroris, yang harus dihadapi dengan total. Upaya menangkal aksi terorisme menurut Wiranto juga bisa dilakukan oleh TNI.

”Kalau ada kekhawatiran TNI seperti masa lalu, ada junta militer, saya jamin tidak ada,” tegasnya. Dalam hal ini, pembahasan di pansus revisi UU Antiterorisme sudah menyepakati pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan teroris akan diatur lebih jelas melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Di tempat yang sama, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota pansus revisi UU Antiterorisme Arsul Sani menyatakan, sejatinya hanya tinggal satu perbedaan, yakni terkait definisi terorisme untuk dimasukkan dalam pasal batang tubuh. Menurut Arsul, isu terkait definisi terorisme sudah mengerucut pada dua opsi yang bisa dipilih.

Opsi pertama memasukan frasa adanya motif atau kepentingan politik, ideologi atau ancaman terhadap keamanan negara. Opsi kedua tidak memasukkan frasa-frasa itu ke dalam batang tubuh UU, dengan memberikan keleluasaan yang lebih kepada penegak hukum di dalam melakukan proses penegakan hukum. ”Dua opsi ini tinggal dipilih, saya yakin begitu ini disepakati, maka pembahasan akan rampung,” kata Arsul. (far/bay/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ruu-antiterorisme 

Berita Terkait

IKLAN