Sabtu, 22 September 2018 08:37 WIB
pmk

Headline

Ternyata, Pemerintah yang Tunda Bahas UU Terorisme

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Tiga partai politik (parpol) di DPR membantah tudingan yang menyebutkan mereka menolak upaya perampungan revisi Undang-Undang Terorisme.  Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, ketiga parpol tersebut menyatakan, yang menunda pembahasan tersebut selama ini justru Pemerintah. Semua bukti terdata rapi di secretariat DPR di Senayan. Sehingga Pemerintah tak bisa berkilah dengan menyatakan bahwa DPR lah sumber persoalannya.

 “Mungkin mereka (warganet) itu tidak paham, bahwa sesungguhnya yang menyebabkan pembahasan RUU ini tidak berjalan adalah pemerintah,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme M Syafii, menjawab INDOPOS, Senin (14/5).

Pembahasan RUU Terorisme itu sendiri, menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut,  sebenarnya sudah selesai. Bahkan tim Panja DPR sudah membuat schedule agar RUU ini bisa diparipurnakan sebelum masa reses pada masa sidang yang lalu.

“Tetapi kemudian, pemerintah yang menunda sehingga pembahasan ini belum selesai. Kenapa pemerintah menunda? Karena pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan ada definisi tentang terorisme. Untuk menyusun definisi terorisme, kita terus bertahan di DPR. Pemerintah kemudian mengajukan usulan, yang usulannya sama sekali tidak relevan dengan definisi terorisme yang seharusnya,” beber Syafii.

Menurutnya, pemerintah mengajukan rancangan definisi yang di dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan terorisme itu sendiri. Pemerintah

menyerahkan status terorisme terhadap orang yang dicurigai, menurut pengertian atau asumsi versi kepolisian. 

“Lalu kita ingin bertanya, apa yang membedakan teroris dengan tindak pidana biasa? Pemerintah tidak bisa memberikan jawaban itu. Pemerintah inginnya, diberi kebebasan untuk menetapkan seseorang itu teroris atau tidak, menurut versinya mereka sendiri. Kalau ini dibiarkan, bisa berbahaya,” tegasnya.

Legislator asal Sumatera Utara ini menjelaskan, definisi terorisme itu secara standart sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, yakni memiliki motif dan tujuan.

“Kita ingatkan, bahwa di negara hukum, sejatinya aparat tu tidak memiliki kewenangan apa pun, kecuali yang diamanatkan oleh hukum itu sendiri. Jadi, tentang siapa yang disebut teroris atau bukan, tidak bisa berasal dari fikiran aparat pemerintah sendiri. Harus berdasarkan Hukum,” terangnya.

 Pria yang akrab disapa Romo Syafii ini pun mempertanyakan, berdasar apa aparat menetapkan seseorang itu sebagai teroris. “Karena itulah, dengan akal sehat, Panja DPR RI sampai saat ini masih bertahan. Sambil menunggu pemerintah merumuskan definisi  yang baru tentang terorisme itu sendiri,” ungkapnya. 

Lantas, tepat kah jika Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu? Menurut Syafii, tidaklah tepat. Karena bola RUU terorisme itu sekarang justeru ada di pemerintah.

Ia pun menyesalkan komentar Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebutkan DPR lambat dalam membahas RUU teroris. Bahkan Kapolri mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu. “Jadi saya beritahukan kepada para pihak yang tidak paham, jangan asal ngomong, menuduh DPR RI lelet atau memperlambat pembahasan RUU terorisme. Apalagi itu datangnya dari aparat pemerintah, khususnya Kapolri. Tolong, Anda Pak Kapolri, justru seharusnya mengingatkan Panja pemerintah untuk segera menyelesaikan definisi terorisme itu,” tegas Syafii.

Ia juga minta agar kepolisian tidak menyudutkan DPR, ketika menghadapi rentetan insiden pemboman. Ibarat pepatah, buruk rupa, cermin dibelah.

“Jangan pula kesalahan kepolisian yang tidak bisa mencegah terjadinya tindakan terorisme di Mako Brimob dan Surabaya, malah menyudutkan DPR. Apalagi mendorong adanya Perppu, yang bagi kami tidak perlu. Kejadian terorisme itu jelas menunjukkan Kapolri tidak profesional,” tegasnya.

 Hal senada diungkapkan anggota Pansus RUU Terorisme Nasir Djamil. Kepada INDOPOS dirinya mengaku santai, mengikapi banyaknya nada sumbang terhadap PKS yang menilai sebagai penghambat pembahasan RUU Terorisme. “Ya itu provokasi biasa dan gak perlu diladenin,” ucapnya.

 Dirinya pun menilai, di tahun politik ini, pasti banyak pihak yang akan memanfaat kan hal ini untuk menggiring menjadi isu politik untuk menjatuhkan citra partai atau seseorang. “Ya maklumlah lah, jelang Pilpres. Banyak isu murahan yang dikemas untuk memuaskan pelanggannya,” imbuhnya.

 Sementara Ketua DPP PKS yang juga penggagas #2019GantiPresiden MArdani Ali Sera mengatakan, ujaran kebencian terhadap PKS di media sosial yang dinilai sebagai partai radikal dan penghambat RUU Terorisme adalah wajar dalam sebuah pergerakan dakwah.

“Kita yang insya Allah sedang belajar menegakkan kebenaran, pasti tidak akan sepi dari tantangan. Semua akan diserang. Yang ada di media sosial sekarang ini baru pembukaan. Jangan terlalu dipusingkan,” kata Mardani kepada INDOPOS.

 Dia menilai, bahwa ada sejumlah pihak yang mulai mempolitisasi dengan memanfaatkan aksi teror bom bunuh diri ini, untuk mendiskreditkan gerakan #2019GantiPresiden.

“PKS, Gerindra, PAN, PBB termasuk FPI akan ‘diserang’. Kita saling jaga dan saling melindungi. Mari kita semua bergantung hanya pada Allah SWT. Mereka punya makar, Allah SWT juga punya makar. Dan makar Allah SWT lah yang lebih baik.’ Syaratnya kita semirip mungkin cara hidup dan cara juang seperti apa yang diminta Al Quran,” tegasnya.

Dirinya menegaskan, PKS dan para deklarator gerakan #2019GantiPresiden mengutuk keras rangkaian bom di Surabaya. Baik terhadap 3 gereja maupun di Mapolresltabes Surabaya.

“Kami minta para relawan untuk mendukung aparat pemerintah mengusut tuntas dalang pemboman,” tandasnya.

Ia menegaskan, harus ada penyelesaian melalui penegakan hukum.  Kerja intelejen pun harus lebih keras lagi, guna membuka tabir akar masalah ini. “Dan masyarakat jangan diarahkan pada satu framing tertentu. serta hindari saling tuduh berupa cercaan dan menggiring pada isu lain. Justru akan membuat peristiwa tersebut tidak akan selesai dan akan muncul masalah baru lainnya,” pungkasnya.

Pernyataan serupa juga diutarakan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ia menegaskan, meme ataupun ujaran kebencian di medsos tidak perlu ditanggapi. Bahkan dirinya menertawakan orang-orang tersebut. “Saya hanya bisa tertawa. Dan bagi saya tidak ada artinya menjawab nada nyinyir mereka. Dan buang-buang waktu aja. Hehehe,” selorohnya.

Apa yang diutarakan sejumlah elit PAN, PKS dan Gerindra itu pun diamini Ketua DPR RI Bambang Soestayo. Politisi asal Golkar ini mengakui, tertundanya pengesahan revisi UU Antiterorisme karena sikap pemerintah.

"Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu, saat dikonfirmasi wartawan.

RUU Antiterorisme, menurut Bamsoet, sebenarnya sudah selesai dan siap diketok palu oleh DPR. “Sudah 99 persen. Namun pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan," terangnya.

 Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku pihaknya selama ini kesulitan menindak orang-orang yang dicurigai terlibat jaringan terorisme di Indonesia. Undang-undang Terorisme tidak memberikan ruang bagi aparat hukum untuk menangkap orang yang dicurigai, termasuk para simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia.

 "Kami mohon kepada teman-teman DPR, revisi terlalu lama sudah satu tahun. 500 Orang kembali dari Suriah, termasuk keluarga (pelaku bom) ini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sebelum mereka bertindak," kata Tito di RS Bhayangkara,Surabaya, Minggu (13/5).

 "Kami minta agar undang-undang cepat direvisi, bila perlu kalau sudah terlalu lama, kita memohon kepada negara kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membuat Perppu," imbuh Tito.

 Dia mengungkapkan, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) berada di balik bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya. Tito juga menegaskan, polisi sudah mengetahui jaringan kelompok yang mendukung ISIS tersebut. Tapi sayangnya, karena terbentur undang-undang, polisi tidak bisa melakukan penindakan untuk mencegah aksi teror terjadi.

Tito juga berharap, dalam revisi UU Terorisme, negara atau pemerintah diberi kewenangan untuk menyatakan suatu kelompok merupakan organisasi teroris dan aparat bisa menindak siapa saja yang tergabung dalam organisasi yang dinyatakan organisasi teroris tersebut.

"Kami minta undang-undang segera diperbaiki. Revisi undang-undang jangan terlalu lama. Kita tahu sel-sel mereka. Kita ingin ada lebih dari itu. Salah satunya negara atau institusi pemerintah, menetapkan JAD dan JAT sebagai organisasi teroris dan siapapun yang bergabung dalam organisasi teroris bisa kita tindak," kata Tito. (dil)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #ruu-antiterorisme #ruu-terorisme 

Berita Terkait

IKLAN