Kamis, 15 November 2018 10:00 WIB
pmk

Hukum

Pengamat: Penegak Hukum Harus Menghormati Profesi Advokat

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Mudzakir meminta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati profesi advokat.

Penyidik wajib menghormati profesi advokat, seperti juga profesi press, profesi dokter, profesi jaksa, polisi bahkan hakim  sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etik, tidak boleh langsung diproses pidana.

“Kalau sampai dianggap melanggar harusnya melalui sidang kode etik dulu,” kata Mudzakir melalui pesan yang diterima INDOPOS, Rabu (16/5). 

Dia menyatakan, kalau seorang advokat diduga melakukan pelanggaran hukum, maka penyidik harus lebih dulu mengajukan permohonan pemeriksaan kode etik ke Dewan Kehormatan Profesi. 

Kemudian setelah termohon menjalani proses sidang kode etik, kalau terbukti melanggar kode etik, maka dapat direkomendasikan ke penyidik untuk diproses. 

"Sebaliknya, bila tidak terbukti melanggar kode etik maka penyidik mendapat keterangan untuk tidak dapat diproses tindak pidana disangkakan," terang dia.

Sebelumnya melalui persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5), Mudzakir sekaligus  menjadi saksi ahli persidangan kasus dugaan merintangi penyidikan dengan terdakwa Fredrich Yunadi 

Dia menyebutkan, Pasal 21 UU 31/1999 bukan tindak pidana korupsi, tapi adalah tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi,  tertera dalam Bab III UU No 31/1999, sedangkan tindak pidana korupsi tertera dalam Bab II UU No 31/199. 

"Pasal 21  masuk ranah hukum pidana umum yang merupakan wewenang Polri yang menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya. 

“Bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 UU No 31/1999 juga delik materiil, harus ada akibatnya, dengan sengaja mencegah apa akibat  timbul atas pencegahan, merintangi apa akibatnya merintangi, menggagalkan, apa kegagalan yang terjadi," papar dia

Penuntut umum juga wajib membuktikannya terlebih dahulu (suatu perkara) sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU 31/1999. 

"Akibatnya karena advokat dalam menjalankan tugas membela kliennya, mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat jo putusan MKRI no 26/2013,"  Adapun isi pasal 16 UU 18/2003 yaitu berbunyi 

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan” jo putusan MKRI No 26/2013. 

Tidak bisa menuntut advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan.

“Yang berhak menilai Etikad baik atau tidak adalah organisasi profesi advokat, bukan penyidik/penuntut umum," jelas dia.

Dia menambahkan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang menyidik, menuntut dan memeriksa tindak pidana korupsi. 

Sedangkan terhadap tindak pidana lain tindak pidana umum, dugaan adanya rekayasa kecelakaan adalah wilayah hukum Polri dan Pengadilan Negeri Umum

"Dan terhadap dugaan adanya rekayasa rekam medis, pesan kamar di rumah sakit, dugaan adanya permintaan diagnosa sakit adalah wilayah kode etik Majelis Dewan Kedokteran Indonesia dan Ranah pidana umum, bukan wewenang KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi," jelas Mudzakir.(ydh)
 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #advokat 

Berita Terkait

Hak Imunitas Advokat Harus Ada Batas

Hukum

IKLAN