Senin, 16 Juli 2018 11:59 WIB
bjb juli

News in Depth

APBN Tersandera Cicilan Utang?

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah Indonesia tahun ini diharuskan membayar Rp 400 triliun atau 10 persen dari total utang yang ditanggung, yakni Rp 4,034 triliun lebih. Kalau dipersentasekan, 10 persen tersebut setara dengan 29,2 persen rasio dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). 

Sebagian pihak menyebutkan utang pemerintah saat ini sudah masuk lampu kuning, atau perlu diwaspadai. Pada 2016, angka utang Indonesia pada kisaran Rp 3,165 triliun.

Lalu meningkat setahun kemudian menjadi Rp 3,466 triliun. Sementara tahun ini utang pemerintah mencapai Rp 4,034 triliun lebih.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyebutkan, soal utang ini bukan sanggup atau tidak sanggupnya pemerintah membayar, karena sudah dianggarkan tiap tahun. Jika pemerintah punya sumber pembiayaan baru, yang biasanya didanai penjualan surat utang lebih banyak digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, maka pemerintah akan punya sumber pembiayaan untuk membayar utang tersebut.

"Jadi, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Membuat utang baru untuk membayar utang lama. Artinya alokasi pembiayaan itu penting gambaran ke depannya," katanya pada INDOPOS, Selasa (15/5) lalu.

Memang, selama ini postur belanja pemerintah pusat saat ini lebih banyak untuk biaya infrastruktur dan belanja pegawai. Namun saat penambahan utang terjadi, porsi belanja untuk sektor produktif tidak banyak mengalami penambahan. 

"Yang namanya utang itu tidak ada yang haram. Negara maju juga ngutang. Cuma pengelolaannya saja yang perlu diperhatikan. Selain agar tepat sasaran, ya itu gunanya agar cicilan utang tidak menyandera APBN," ucapnya. 

Sehingga kalaupun pemerintah mengutamakan infrastruktur, tetap saja digunakan secara hati-hati dengan melihat mana saja yang prioritas supaya meningkatkan produktivitas nasional. Sehingga, soal alokasinya apakah itu lebih banyak ke infrastruktur ataupun ke sektor produktif, tidak masalah selama pengelolaannya jelas.

Dari sisi jumlah utang sendiri masih dapat dikatakan aman. Hal tersebut bukan tanpa perhitungan, karena sudah ada aturan hukum yang mengatur soal ambang batas utang pemerintah.

Dalam aturannya jelas, rasio utang tidak boleh lebih 60 persen terhadap PDB. Faktanya sekarang, meski utang disebut-sebut tinggi, namun dilihat dari rasio masih jauh dari 60 persen. 

Apakah akan terjadi penambahan utang tahun depan? Dia menyebut kemungkinan Indonesia kembali berutang.

Apalagi, selama tiga tahun terakhir tren kenaikan utang selalu terjadi. Namun itu wajar karena setiap tahun sudah pasti akan ada utang baru untuk tujuan pembangunan. 

"Negeri besar saja tiap tahun sudah pasti ngutang, apalagi Indonesi. Soal naik atau tidak, bukan masalah karena yang penting itu pengelolaan dan alokasinya," bebernya. (sho)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #nid-utang-negara 

Berita Terkait

Jangan Sembrono Kelola Utang

News in Depth

Menanti Jatuh Tempo Utang, Siapkan Dana Alternatif

News in Depth

IKLAN