Rabu, 17 Oktober 2018 08:23 WIB
pmk

News in Depth

Sikapi Tumpukan Utang dan Anjloknya Rupiah, DPR Bakal Panggil Menkeu

Redaktur:

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

INDOPOS.CO.ID – Komisi XI DPR RI memastikan akan memanggil beberapa pihak terkait menumpuknya utang negara dan pelemahan nilai tukar rupiah yang tajam hingga melebihi Rp 14.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Salah satu sosok yang pasti akan dipanggil adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Namun, pemanggilan itu akan dilakukan setelah masa reses para wakil rakyat selesai. 

"Pasti Menkeu, Bank Indonesia, serta OJK kami panggil untuk meminta program kerja mereka. Kami juga akan menanyakan solusi untuk menghadapi sejumlah persoalan ini,” Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Tohir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/5).

Pemerintah, lanjut dia, harus mengambil momentum pelemahan rupiah untuk meningkatkan ekspor, sehingga dapat membayar utang negara yang kian menumpuk. Hal ini terbuka karena komoditas asal Indonesia menjadi lebih murah nilainya.

Sementara itu, BI dinilai bagus cermat menggunakan cadangan devisa di pasar uang. Dengan demikian, stabilitas rupiah tetap terjaga dan tidak menimbulkan kepanikan.

"OJK sebagai lembaga pengawas keuangan nasional juga harus terus memantau setiap pergerakan spekulasi yang mungkin saja dilakukan oleh pebisnis," kata dia. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan, agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat mengubah strategi pengelolaan utang negara sehingga menjadi jelas.

"Saya belum melihat strategi pengelolaan utang pemerintah, yakni strategi mengelola APBN. Saya harapkan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dapat menjelaskan lebih detail seperti apa strateginya," kata Misbakhun kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (15/5).

Menurut Misbakhun, Indonesia tidak dapat membandingkan utang negara Indonesia dengan Jepang atau negara maju lainnya. "Masih ada risiko sangat besar meskipun porsi SUN (Surat Utang Negara, red) yang dimiliki oleh investor dalam negeri sebesar 62 persen. Pasalnya, utang negara hanya dibandingkan oleh Menteri Keuangan dengan negara-negara G20," kata dia.

Dia lantas mempertanyakan, kenapa parameternya hanya PDB. Padahal aset negara dan cadangan devisa dengan negara-negara tersebut berbeda.

Jepang dan Amerika, kata dia, tidak bicara lagi mengenai PDB, tapi Gross National Product (GNP). "Barulah kita berbicara mengenai kualitas pembangunan ekonomi. Jadi pembandingannya tidak sesuai," kritiknya.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, meskipun Indonesia sudah memiliki investment grade dari lembaga pemeringkat internasional, bukan berarti membuat ekonomi dan utang negara menjadi baik. Mengenai investment grade, menurut Misbakhun, walaupun Indonesia mau memberikan yield yang tinggi, tapi masih dipandang oleh para pemegang SUN dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Misbakhun juga mengingatkan Menkeu, pada sisa masa pemerintahan saat ini, agar lebih hati-hati dan produktif dalam mengelola utang negara. Hal tersebut juga diamini Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Dia mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 lalu sudah mencapai Rp 4,754 triliun. Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan membayar utang di tengah depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Sebab, depresiasi kurs rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menyentuh angka Rp 13.800 perdollar AS juga bisa berimbas ke beban dalam membayar utang. ”Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” ujarnya kepada wartawan.

Oleh karena itu, Bambang meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Ia juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif. ”Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan, Kemenkeu harus memberi perhatian soal rendahnya penerimaan negara. Salah satunya dengan terus menggenjot pendapatan dari pajak.

"Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak harus memenuhi target penerimaan pajak 2018,” imbaunya. Ditambahkan, Wakil DPR RI Taufik Kurniawan, pemerintah tetap mempertimbangkan besaran utang terhadap PDB.

Saat ini rasio utang RI terhadap PDB diketahui 29,24 persen. Sementara batas maksimal rasio utangnya sebesar 30 persen. 

"Tak dipungkiri penerimaan negara tak bisa menutupi semua belanja negara kita. Apalagi, pemerintah sedang gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tentu kita berharap rasio utang tidak boleh melebihi PDB dan alokasi penggunaan digunakan secara bijak," ujar Taufik.

Dia berharap, belanja negara dialokasikan ke sektor produktif yang dibutuhkan masyarakat. Namun agar tak ditanggung oleh generasi masa depan, dia mengingatkan pengendalian rasio utang.

"Kita dukung pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara untuk sektor-sektor produktif dan kepentingan masyarakat. Namun selalu kita ingatkan agar rasio utang terkendali sehingga tidak menjadi tanggungan untuk anak cucu kita nanti," imbuhnya. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #nid-utang-negara 

Berita Terkait

APBN Tersandera Cicilan Utang?

News in Depth

Jangan Sembrono Kelola Utang

News in Depth

Menanti Jatuh Tempo Utang, Siapkan Dana Alternatif

News in Depth

IKLAN