Kamis, 15 November 2018 10:09 WIB
pmk

Nasional

Tandatangani PKS dengan BRI, Kementerian ATR/BPN Implementasikan Transaksi Nontunai

Redaktur: Ali Rahman

INDOPOS.CO.ID - Implementasi transaksi pelayanan non tunai merupakan salah satu wujud pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017. Hal ini menjadi maksud dan tujuan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (16/5).

PKS tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sudarsono dan Direktur BRI, Sis Apik Wijayanto.

Dalam sambutannya, Sudarsono mengatakan bahwa wujud pelaksanaan Inpres tersebut adalah dengan mengadakan kerjasama dalam hal sistem pembayaran elektronik/pendebetan rekening Bendahara secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern. "Yaitu dengan penerbitan kartu kredit ( corporate credit) dalam rangka penggunaan uang persediaan," ujar Sudarsono.

Lebih lanjut, Sudarsono mengharapkan agar PKS ini tidak berhenti dalam kegiatan seremonial saja, melainkan terus berlanjut. "Hendaknya ada implementasi dari butir-butir pelaksanaan PKS ini," kata Sudarsono.

Pada kesempatan yang sama, Sis Apik Wijayanto mengatakan bahwa BRI siap memfasilitasi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara dalam penyediaan Kartu Kredit BRI Corporate Card bagi seluruh Satuan Kerja (Satker).

"Dengan didukung 329.654 e-channel dan 10.646 unit kerja yang terbesar dan tersebar di seluruh wilayah tanah air, Bank BRI berupaya untuk memberikan teknis layanan yang optimal bagi masyarakat," kata Sis.

Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan BRI. (*/atr)


TOPIK BERITA TERKAIT: #transaksi-nontunai 

Berita Terkait

Transaksi Nontunai Bangun Histori UKM

Pentingnya Transaksi Nontunai

IKLAN