Senin, 15 Oktober 2018 06:09 WIB
pmk

Nasional

Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Redaktur: Sicilia

RESMI DIBENTUK : Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat mengumumkan secara resmi pembentukan Satgas pengawasan TKA, di Jakarta Selatan, Kamis (17/5). Foto : Sumarni/Indopos

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan secara resmi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan di Lobi Gedung A Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (17/5). Pembentukan itu, ditandai dengan pendandatanganan Surat Keputusan Menaker, Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA, oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Dia mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia merupakan negara terbuka, yang tidak melarang keberadaan TKA.

UU tersebut mengamanatkan pengaturan penggunaan TKA. ”Pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat bagi penggunaan TKA secara legal dan sesuai ketentuan. Pemerintah menindak tegas TKA yang masuk secara ilegal,” ujarnya.

Pembentukan Satgas TKA merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing (Timpora).

”Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait,” tambahnya.

Pembentukan Satgas TKA merupakan penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasaan TKA baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian. ”Juga, menjalankan rekomendasi dari Komisi lX DPR akhir April lalu tentang perlunya pembentukan Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga,” tegasnya.

Satgas tersebut, diketuai oleh Iswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

"Misalnya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan Kementerian Kesehatan,“ jelas Menaker.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga menegaskan tiga sikap pemerintah terkait keberadaan TKA di Indonesia. Pertama, pemerintah menyederhanakan tata perizinan penggunaan TKA.

Kedua, pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap TKA dengan cara yang lebih terintegratif. Perizinan disederhanakan. namun pengawasan diperketat.

Ketiga, pemerintah terus memastikan adanya peralihan penggunaan pekerja dari TKA ke Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memastikan terjadinya transfer keahlian dari TKA ke TKI. ”Satgas Pengawasan TKA dibentuk untuk masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang Ketua Satgas akan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menaker paling sedikit satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” tutupnya. (mar)


TOPIK BERITA TERKAIT: #satgas-orang-asing 

Berita Terkait

IKLAN