Rabu, 17 Oktober 2018 08:24 WIB
pmk

Nasional

Koopssusgab Aktif Kembali tanpa Payung Hukum, Moeldoko Dinilai Keliru

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai keliru ucapan Kepala KSP Moeldoko yang menyebut Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) tidak perlu punya dasar hukum. 

Padahal menurut Usman, Koopssusgab itu berdasar pada pasal 41 Undang-Undang Kepolisian yang mensyaratkan adanya peraturan pemerintah, akan tetapi kewenangan koordinasinya tetap pada instansi Polri. 

Kemudian dalam legislasi adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu perlu keputusan politik negara. "Jadi kalau Pak Moeldoko mengatakan (Koopssusgab) tidak perlu dasar hukum itu keliru," tegas dia di Jakarta, Kamis (17/5).

Usman menegaskan bahwa payung tersebut harus ada. Pasalnya, hal ini menyangkut urusan para prajurit yang tentunya aturan, surat tugas, pembiayaan serta persenjataan.

"Kalau mereka ditugaskan untuk mengatasi contoh aksi terorisme dalam skala yang sangat membahayakan kedaulatan negara, bagaimana pertanggungjawabannya nanti," tandasnya. 

Sebelumnya, Moeldoko menyatakan Koopssusgab telah diaktifkan kembali. Akan tetapi dalam peranannya memberantas teroris tidak perlu adanya payung hukum, baik berupa Keputusan Presiden (Keppres) maupun Undang-Undang Terorisme. Hanya saja, jika RUU Terorisme sudah disahkan, maka Koopssusgab akan disesuaikan dengan amanat UU tersebut.

"Enggak perlu payung hukum, bahwa sekarang ini pasukan sudah disiapkan, (koordinasi) di bawah Panglima TNI, jadi itu inisiasi penuh dari Panglima TNI. Sekarang ini perannya adalah tetap membantu kepolisian, nanti kalau UU (Terorisme) sudah turun, kita akan sesuaikan," ujar Moeldoko. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #koopssusgab-aktif-kembali 

Berita Terkait

IKLAN