Selasa, 14 Agustus 2018 10:08 WIB
pmk

Nasional

Kontras: Hentikan Debat soal Perppu Terorisme

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorime adalah ingin menutup satu celah dari pembahasan Rancangan Undang-Undang terorisme (RUU) yang sudah berjalan pembahasannya selama dua tahun terakhir.

" Ditinjau dari pembahasannya, RUU tinggal ditutup dengan pembahasan dua pasal berupa definisi terorisme dan pembagian kewenangan antara BNPT, Polisi dan Terorisme. Maka, RUU siap untuk diundangkan menjadi sebuah aturan. “ RUU tinggal dua pasal maka kelar masalahnya. Jadi, saat ini, DPR sedang reses persoalan definisi dan soal irisan BNPT, Polri dan TNI, beres deh. Jadi, Stop membincangkan soal Perpu,” kata aktivis Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar di Jakarta, Kamis (17/5).

Dia mengecam, jika ada pihak-pihak yang menutupi kegagalan negara dengan mengatakan bahwa tidak adanya proses legislasi yang tuntas. Dua tahun adalah proses legislasi yang cukup matang untuk menetapkan undang-undang.

Berubungan dengan ini, Haris menyesalkan, dengan diundangkannya RUU terorisme maka akan melumpuhkan hak-hak asasi manusia. Meskpiun, pasal soal Guantanamo sudah dihapuskan. Namun, masih ada pasal –pasal yang dianggap kecolongan. Misalnya, pasal penangkapan, dan penahan yang melampui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meskipun demikian, Haris berpikir, sekalipun RUU sudah diundangkan, kita masih mempunyai hak konstutisional untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #perppu-terorisme #ruu-anti-terorisme 

Berita Terkait

IKLAN