Senin, 16 Juli 2018 11:53 WIB
bjb juli

Nasional

Pro Kontra Koopssusgab, Pengamat: Boleh tapi Pakai PP

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Aktifnya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang merupakan sinergi antara TNI-Polri, memantik pro-kontra dikalangan publik. Pasalnya, belum ada landasan hukun yang jelas mengenai urgensi dan keterlibatan TNI dalam penegakan hukum.

Aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar menyarankan agar Presiden Jokowi membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

"Sebaiknya sih memang ada PP yang mengatur soal perbantuan tugas-tugas TNI kepada polisi atau kepada institusi sipil," ucap Haris di Kantor KontraS Kwitang Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Dia menjelaskan, tentunya dalam membuat aturan tersebut pemerintah harus berkoltasi dengan DPR yang saat juga tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang anti-terorisme.

"Tugas perbantuan TNI harusnya dituangkan dalam peraturan yang lebih normatif. Bukan situasional sepeti sekarang ini," tegas Haris.

Sedangkan untuk kewenangan Koopssusgab sendiri, kata Haris, juga harus diperjelas antara pengamanan atau penindakan. "Lalu harus dibawah polisi karena tema besarnya adalah tema penegakan hukum. Karena ketika tentara yang lebih ke depan dan melakukan tindakan-tindakan, dia punya imunitas tersendiri," paparnya. 

Ditempat sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempunyai pandangan berbeda. Kendati TNI memang boleh terlibat, akan tetapi untuk sekarang ini militer tidak perlu dilibatkan. 

Menurut Usman, Koopssusgab ini dalam konteks sekarang menjadi tidak tepat dan tidak perlu. Hal ini bukan karena persoalan hak asasi manusia tapi karena alasan keamanan itu sendiri. "Pelibatan TNI Boleh, tapi untuk skala insiden ini belum perlu dilibatkan," cetusnya. (jaa)
 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #koopssusgab-aktif-kembali 

Berita Terkait

IKLAN