Kamis, 16 Agustus 2018 07:06 WIB
pmk

Headline

Jangan Bentuk Koopssusgab Dulu, Tunggu RUU Antiterorisme Rampung

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) antara TNI dan Polri untuk memberantas teroris, ditentang oleh Senayan. DPR minta agar Presiden Joko Widodo menunggu rampungnya pembahasan revisi RUU penanggulangan teroris. DPR sejauh ini tak pernah menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah, Jika Koopssusgab tetap dipaksa, dikhawatirkan malah bertentangan dengan hukum.

“Selain tanpa pemberitahuan ke DPR, juga belum berpayung hukum,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (17/5).

Dikatakan, pihaknya belum menerima surat resmi pembentukan Koopssusgab, namun tiba-tiba muncul di televisi, penjelasan Kepala Staf Presiden Moeldoko, tentang diaktifkannya kembali Koopssusgab tersebut.

"Saya belum bisa berkomentar banyak soal rencana ini, karena kami belum menerima keputusan resmi pemerintah soal Koopssusgab," ungkap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Menurut dia, pembentukan dan pengerahan pasukan Koopssusgab sampai saat ini baru sebatas pembicaraan saja. Maka, DPR pun tak terburu-buru menyikapinya. Namun belakangan malah sudah direalisasikan.

Rencananya, DPR akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan soal pasukan Super Elite itu.  "Saya akan meminta dan mendorong Komisi I DPR untuk mendalami dan meminta kejelasan kepada Panglima TNI dan pemerintah," kata politisi Partai Golkar itu.

Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, pembentukan Koopsusgab untuk memberantas terorisme harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku. Saat ini, sedang berlangsung pembahasan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme). 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, rencana pembentukan Koopsusgab sedianya mengikuti hasil revisi undang-undang tersebut beserta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sebab, di dalam Undang-Undang TNI dibahas pelibatan TNI di luar perang.

"Tentunya harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Undang-undang terorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita berlakukan, tinggal menunggu pengesahan. Dalam artian finalisasi kemudian disahkan," kata kepada wartawan di kesempatan yang sama.

Agus meyakini, jika Polri dan TNI memiliki koordinasi yang baik, ke depannya aksi teror akan semakin berkurang. Karena memang TNI dan Polri sendiri mempunyai keahlian di bidang terorisme dan intelijen. Apabila kemampuan ini digabung, tentunya akan memberi nilai lebih bagi negara.

“Nanti juga akan dibahas lebih detail dalam Undang-Undang Terorisme tersebut (soal Koopsusgab)," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) berpendapat senada. Politisi PKS itu menuturkan, pihaknya mendukung segala upaya pemberantasan terorisme yang berpayung hukum. "Secara prinsip, segala upaya untuk memberantas terorisme kita dukung. Tapi tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup," kata Hidayat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (17/5).

Perlunya payung hukum yang jelas, dikatakan Hidayat, untuk meminimalisir kesimpangsiuran atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan terorisme.

"Supaya tidak menghadirkan kesimpangsiuran atau penggunanaan wewenang yang berlebihan, sehingga menjadi persoalan baru dalam pemberantasan terorisme," tuturnya.

Ditambahkan, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindakan terorisme telah diatur di dalam UU Pertahanan Negara Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU tersebut dijelaskan, keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindakan terorisme berstatus Bawah Kendali Operasi atau BKO.

"Bahwa kemudian pihak TNI bisa dilibatkan, sudah ada di dalam UU Pertahanan Negara, melalui prinsip BKO itu. Dimungkinkan kalau rekan-rekan polisi membutuhkan bantuan dari rekan-rekan TNI itu bisa dimintakan (untuk terlibat, red) dan itu legal," sebut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.

Politisi PPP Arsul Sani menyarankan, agar pembentukan Koopssusgab menunggu revisi UU Antiterorisme Nomor 15 tahun 2003, selesai. "Soal pembentukan Koopsusgab tersebut sebaiknya dibicarakan setelah revisi UU Terorisme disetujui," kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (17/5).

Terpisah, Ketua Setara Institute, Hendardi menilai, Presiden Jokowi sebaiknya aktif mempercepat tuntasnya revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme (RUU Antiterorisme) ketimbang mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI. 

Menurut Hendardi, implementasi RUU Anti Terorisme bakal lebih efektif dalam memberantas terorisme dibandingkan upaya represif. Dalam draf RUU Anti Terorisme yang tengah dibahas, Polri dan BNPT memiliki kewenangan baru terkait terkait pencegahan, penindakan dan deradikalisasi. 

"Dibanding menghidupkan kembali Koopsusgab tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Anti Terorisme," ujar Hendardi, kemarin.

Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law. 

Hendardi mengatakan, pengaktifan kembali Koopsusgab TNI memang dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme. Meski demikian, pemanfaatannya harus tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri. 

Sebab, ia menilai, pendekatan non judicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal berkelanjutan tetapi juga dipastikan gagal mengikis ideologi teror yang pola perkembangannya sangat berbeda dengan di masa lalu. 

Koopssusgab, kata Hendardi, harus digunakan untuk membantu dan diposisikan di bawah koordinasi Polri. Selain itu, harus ada pembatasan waktu yang jelas kapan mulai dan kapan berakhir, sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat oleh negara.

"Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," tuturnya.

Peneliti LIPI sekaligus tim ahli DPR, Poltak Partogi Nainggolan juga menegaskan, pembentukan Koopsusgab TNI dalam rangka penanggulangan terorisme tidak bisa dibenarkan. 

Menurut Partogi, justru pemerintah seharusnya fokus dalam memperkuat data dan operasi intelijen. "Komando operasi gabungan, itu terlalu salah kaprah. Enggak perlu, seolah ada ancaman negara. Yang perlu adalah data dan operasi intelijen. Itu yang harus kuat dan bagus," ujar Partogi. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #koopssusgab #ruu-antiterorisme 

Berita Terkait

IKLAN