Minggu, 18 November 2018 08:00 WIB
pmk

Hukum

Komentar Ahli Pidana soal Tuduhan Pengacara Setnov Menghalangi Penyidikan

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Mantan anggota Komisi III, Ahmad Yani menilai, tuduhan pengacacara Setya Novanto menghalangi penyidikan tidak tepat .Karena pihak-pihak itu mempunyai otoritas Abuse of Power.

Sementara Fredrich tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk menghalangi. Karena itu, bila perkara Fredrich tetap berlanjut menjadi  abuse of power (tindakan penyalahgunaan wewenang) dan menjadi pengadilan sesat.

Karena itu, KPK harus menutup perkara Fredrich . Menurut Ahmad Yani, sebelum membawa  ke pengadilan, Frederich  harus menjalani dulu pemeriksaan secara kode etik. Betul melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau betul melakukan pelanggaran tapi wilayah dia bukan Pengadilan Tipikor tapi pengadilan umum.

"Karena Pengadilan Tipikor itu khusus korupsi dan korupsi. Karena itu, dia harus dilepaskan," kata Ahmad Yani melalui pesan tertulis kepada INDOPOS, Sabtu (19/5).

Ahmad Yani menyarankan, kalau  perkara Fredrich tetap jalan, KPK melimpahkan perkara Frederich ke pengadilan umum. Karena Fredrich tidak boleh diadili dua kali dalam persoalan serupa. "Kalau tetap berlajut kePengadilan Tipikor menjadi peradilan sesat. Penegak hukum itu bukan cuma menegakan hukum tapi juga menegakan keadilan," jelas dia.

Keadilan bagi Fredrich terganggu. Karena  Fredrich didakwa menghalangi proses penyidikan harusnya diadili di pengadilan umum.

"Saya rasa cara Fredrich dalam melakukan perlindungan terhadap klien masih dalam tahap wajar. Kalau dibilang menghalangi proses penyidikan, nyatanya penyidikan tetap berjalan dan Setya Novanto sudah menjalani vonis," jelas dia.

Ahmad Yani kini menjadi saksi ahli dalam perkara dugaan merintangi penyidikan KPK dengan terdakwa Fredrich Yunadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/5).

Dalam kesaksiannya itu, Yani menjelaskan tentang peran dan fungsi advokat serta tindakan dugaan menghalangi-halangi suatu perkara yang menjerat Fredrich Yunadi, yang kala itu kuasa hukum Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP.

Ahmad Yani menjelaskan tentang Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP untuk menjerat Fredrich sebagai terdakwa.

Menurut dia, langkah Fredrich dalam membela klien yakni Setya Novanto masih wajar dan merupakan tugas dan kewajiban kuasa hukum. Sehingga aktivitas Fredrich Yunadi harus mendapat perlindungan negara.

"Wujud perlindungan negara itu tertuang dalam UU Advokat. Walaupun sebelum diuji MK perlindungan terhadap advokat itu di dalam pengadilan. Namun setelah diuji di MK perlindungan terhadap advokat juga  di luar pengadilan. Ada semangat untuk memproteks advokat dalam menjalankan profesinya," papar Ahmad Yani

Menurut Yani, perlindungan terhadap advokat sangat diperlukan. Karena selama ini banyak advokat justru tersangkut kasus hukum . Contoh kasus Fredrich Yunadi masih dalam konteks on the track dalam menjalankan tugas.

Oleh karenanya Fredrich hanya disangkanya dalam berkirim surat untuk menunda penyelidikan terhadap kliennya. Melaporkan komisioner dan penyidik KPK ke Polri , mengajukan JR di MKRI, membantu penanganan paksa kecelakaan lalu lintas yang dialami Setya Novanto, Sehingga yang dilakukan Fredrich tidak termasuk kategori menghalang - halangi proses penyidikan yang dilakukan KPK.

"Pasal 21 UU KPK itu delik materil. Harus ada akibat yang timbul, Sementara penyidikan terhadap kliennya tetap berjalan dan hingga kini telah divonis 15 tahun penjara," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum PERADI sekaligus dosen tetap pasca Sarjana Universitas Jayabaya Fauzie Yusuf Hasibuan mengatakan, setelah adanya UU No. 18 tentang advokat tahun 2003, di mana tugas-tugas advokat harus dilakukan dengan baik dalam persidangan ataupun di luar persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 26/PUU-XI/2013.

"Adapun  advokat dalam pelaksanaan tugas sebagai advokat dinilai melanggar hukum, padahal dia sedang menjalankan tugas advokat, maka berhak menilai Etikad baik atau tidak adalah dewan kehormatan dari lembaga advokat/ PERADI. Bukan penyidik, JPU maupun hakim," ujar dia.

Fauzi menyatakan menurut pasal 8 konvensi PBB, advokat wajib mendapat perllndungan dari negara. Tidak bisa menuntut secara perdata maupun pidana . "Advokat itu profesi officium nobile yang merupakan satu dari empat pilar penegak hukum Indonesia," jelas Fauzi.

(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #setya-novanto #korupsi-e-ktp #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN