Sabtu, 17 November 2018 07:46 WIB
pmk

Nasional

DPR: AS Jangan Ikut Campur

Redaktur: eko satiya hushada

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

INDOPOS.CO.ID – DPR menegaskan pemerintah Indonesia tak membutuhkan bantuan Amerika Serikat (AS). Terlebih dalam mengatasi aksi teror yang belakangan terjadi di tanah air.

"Kita tidak butuh bantuan orang lain. Kita bisa tangani sendiri. Negara lain tidak perlu campur tangan, seperti halnya negara kita tidak pernah mencampuri urusan Amerika, kita harus tegas. Kita tidak mau diintervensi orang sebagaimana kita tidak mengintervensi orang lain," ujar Abdul Kharis, Ketua Komisi I DPR RI kepada wartawan, kemarin.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dia menilai, Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih dari cukup dalam penanganan terorisme.

Hal senada diungkapkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Politisi Parrtai Golkar itu menyatakan, Indonesia mampu mengatasi aksi teror yang selama ini mengguncang negeri ini.

"Kita masih memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk menumpas teroris," ungkapnya kepada wartawan, Senin (21/5).

Sebagai bukti bila Indonesia tak membutuhkan bantuan AS, sambung Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, Indonesia mengecam keras sikap AS yang tetap meresmikan kedutaan besarnya di Jerusalem di tengah-tengah protes masyarakat internasional. AS dinilai tidak menghormati keputusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang menolak Jerusalem sebagai ibu kota Israel. 

 Diamini Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Bahkan politisi Partai Gerindra itu menduga ada dalang di balik serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebab, dia meyakini teroris tidak mungkin tumbuh di tanah air.

"Saya yakin orang Indonesia itu tidak ada yang teroris. Menurut saya. Ini pasti ada dalangnya di belakangnya itu. Atau ada yang memotivasi atau memanfaatkan atau memperalat," kata Fadli kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/5).

Fadli menyebut, peristiwa teror mulai marak terjadi di Indonesia sejak peristiwa 11 September 2001 atau Nine/Eleven yang terjadi di AS. Ia yakin ada pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan terorisme demi kepentingannya di negara ini.

"Kalau kita lihat sebelum 2001, sebelum ada namanya Nine/Eleven itu, tidak ada yang namanya bunuh diri dan sebagainya. Jadi ada orang yang memanfaatkan terorisme ini untuk kepentingannya," sebut Fadli.

Atas dasar itu, ia mendukung adanya frasa 'ideologi dan tujuan politik' dalam revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya, agar UU Antiterorisme itu nantinya tak sekadar menjadi alat pembungkam demokrasi.

"Jadi memang perlu (frasa 'ideologi dan tujuan politik'). Supaya UU ini tidak menjadi alat untuk membungkam demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini seperti tidak ada kontrol. Kita ingin terorisme ini diberantas sudah pasti dan kita ingin diberantasnya habis total. Bukan berarti ada lagi," kata Fadli. 

Sebelumnya, pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) membantah kabar yang menyebutkan, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menerima dana sebesar Rp2 triliun dari Pemerintah Amerika Serikat. Dana sebesar itu disebut-sebut sebagai dana kerjasama antara Amerika dengan PBNU dalam program pemberantasan paham radikal dan terorisme di Indonesia. Pertemuan antara PBNU dengan Wakil Presiden Amerika Mike Pence, Kamis (17/5) sore, hanyalah pertemuan biasa.

"Wapres Mike Pence menyatakan turut berduka untuk para korban. Dan saya bertemu dengan Wapres, (kebetulan) saat saya sedang ada di Amerika," kata Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, kepada INDOPOS, Minggu (20/5) malam. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #terorisme #teror-bom #bambang-soesatyo #amerika #dpr 

Berita Terkait

Bamsoet Diplomasi Kebangsaan, Lantunkan Pantun

Headline

Tangkal Aliran Dana Kelompok Teroris

Nasional

DPR Apresiasi Budidaya Perikanan

Nasional

IKLAN