Rabu, 19 September 2018 04:13 WIB
pmk

Headline

Sebut Rekayasa, Polisi Jangan Asal Tangkap

Redaktur:

Ilustrasi. Foto: DOK. INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Polisi diminta untuk tidak asal tangkap dan menjadikan tersangka, ketika ada warga negara yang memposting di media sosial keraguannya mengenai insiden bom di sejumlah daerah belakangan ini. Polisi terkesan memaksakan opini bahwa rentetan bom tersebut adalah murni aksi teroris.

"Harusnya dilihat dulu orang itu memposting apa. Jangan hanya karena ngomong sesuatu begitu (terorisme), harus dipidana. Kebetulan omongannya itu melalui tulisan, tulisannya itu melalui medsos. Pertanyaannya, apa negara kita sekejam itu, kalau ngomong tentang terorisme," kata Prof Muzdakir, ahli pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, kepada INDOPOS, Senin (21/5). 

Menurut dia, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya penyidik melihat dulu penyebab dan bukti-buktinya. Ia menilai, status tersangka yang diberikan kepada beberapa warga adalah suatu bentuk kegalauan negara atau pemerintah dalam menghadapi persoalan terorisme di Indonesia. 

"Ada apa negara kok sampai seperti kaget kalau orang ngomong terorisme. Ini yang menjadi pertanyaan pokoknya, ada apa, kok ngomong terorisme saja dipidanakan?" ujar Prof Muzdakir. 

Dia beranggapan, apa yang dilakukan oleh sejumlah warga selaku masyarakat sebenarnya hanya sebatas menganalisa  suatu gejolak yang timbul di masyarakat. Gejolak dimaksud terkait persoalan yang kini sedang hangat-hangatnya yakni rentetan serangan terorisme.

"Kalau orang membuat analisis kan bisa saja gitu. Namanya juga kejahatan yang menyangkut publik, maka publik mempunyai hak untuk interpretasi. Mungkin ada kejanggalan yang dilakukan dan sebagainya, kan begitu" ujarnya. 

Menurut Muzdakir, Ini justru menjadi tanda tanya besar. “Mengapa hanya ngomong masalah teroris saja harus diperlakukan seperti itu? Kenapa pemerintah ketakutan seperti itu? Kan namanya ngerumpi, ngomongin sesuatu yang mungkin benar atau tidak," ujar Mudzakir. 

Selain itu, Mudzakir juga mengkritisi soal penonaktifan Oxky Gavalbia Thaib, salah seorang pilot Garuda Indonesia. Dia menilai pemberian sanksi oleh BUMN tersebut kepada Oxky adalah sesuatu yang berlebihan. Oxky hanya menshare postingan milik Sofyan dan mengomentarinya dengan menuliskan kata,”Duududuuuuu..”

Seharusnya, pemberian sanksi berupa penonaktifan seorang pegawai dari perusahaannya harus berdasarkan hasil peninjauan terhadap hal-hal yang diduga dilanggar.

"Saya kira harus ditunjau kembali pihak-pihak yang ngomong seperti itu sebaiknya ditinjau kembali. Misalnya pilot garuda curiga, kan sebagai manusia dan bangsa indonesia juga kepingin tahu. Kok di indonesia seperti ini. Dia sebagai pilot kan bingung juga kalau pesawatnya terjadi seperti itu," ujarnya.

Secara umum, segala sesuatu tidak dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana yang berujung pada pemecatan. "Menurut saya malah bahaya, orang-orang menjadi ketakutan, ketakutan yang luar biasa," jelasnya. 

Seperti diketahui, sejumlah orang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi, setelah memposting kalimat yang meragukan pengeboman di sejumlah daerah sebagai aksi murni teroris. Salah satunya adalah dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Himma Dewiyana Lubis alias Himma. Ia kini berstatus tersangka, hanya gara-gara memposting kalimat “Skenario pengalihan yg sempurna... #2019GantiPresiden”. Sama sekali tak ada menyebutkan postingannya itu terkait bom Surabaya. Namun ia kemudian diciduk dan  dijadikan tersangka.

Demikian juga dengan seorang pilot Garuda Indonesia Oxky. Ia dinonaktifkan oleh manajemen Garuda, karena men-share postingan milik Sofyan.

Postingan yang ia share menuliskan,”Terkuak sudah kebenarannya, media asing lebih jujur daripada media lokal sendiri. Pelaku bom bunuh diri ternyata tidak pernah ke Syuria, dan pelaku ini dijebak diminta mengantarkan paket ke 3 gereja disurabaya, supaya lebih cepat sampai ke 3 lokasi karena akan dipakai oleh para jemaat gereja yg akan beribadah di hari minggu itu. Maka anaknya si ibu ini juga ikut mengantar ke lokasi yg berbeda, tapi ternyata dari belakang ada algojo yg sudah siap memencet remote kontrol untuk meledakkan bom di lokasi2 tersebut, begitu pula Bom yg meledak di Mapolres Surabaya, yg membawa Bom adalah seorang tukang ojek yg diminta membawa paket ke Mapolres tersebut dengan upah 100rbu. Sungguh cara yang BIA*** hanya demi Hausnya kekuasaan, Muslim yg menjadi kambing hitam."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW), Akbar Hidayatullah beranggapan, status tersangka yang diberikan sudah memenuhi unsur tindak pidana. Begitu juga dengan penonaktifan pilot garuda tersebut pun sudah memenuhi standart perusahaan.

"Ya memang hal tersebut sudah memenuhi unsur sebagaimana UU ITE," ujarnya kepada INDOPOS, Sein (21/5). 

Untuk itu  ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam membuat statement di media sosial. Terkait terorisme, jika memang ada bukti rekayasa, maka sebaiknya disampaikan dengan cara yg benar.

"Karena postingan yang berdasarkan dugaan atau perasaan, kemudian menjadi sikap antipati terhadap para korban. Ini menjadikan situasi semakin tidak kondusif, justru memperburuk kondisi negara," jelas Akbar.

Polisi Sebut Tidak Bijak

Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, munculnya tudingan rekayasa di media sosial itu merupakan hal yang tidak bijak. Bila dipahami secara mendalam, proses hukum di Indonesia ini justru menjadi bukti tidak mungkinnya melakukan rekayasa.

”Penyidik Polri mengumpulkan seluruh bukti secara detil di tempat perkara. Di cek apakah bukti ini terkait dengan tindak pidana atau tidak,” paparnya.

Pemeriksaan terhadap saksi juga dilakukan untuk membuat kasus tersebut menjadi lebih terang. Langkah selanjutnya, penyidik menyerahkan berkas ke  jaksa penuntut umum (JPU).

 ”JPU menguji kasus tersebut, dianalisa bagaimana upaya penyidik mengumpulkan bukti. Ada proses bolak balik berkas sesuai dengan petunjuk jaksa,”terangnya.

Selanjutnya, kasus tersebut juga diuji di pengadilan. Dimana, para terdakwa juga memiliki pengacara untuk membelanya. Dalam persidangan itulah ditentukan bersalah atau tidaknya seorang terduga pelaku tindak pidana terorisme.

”Sidang terbuka bisa dilihat semua orang. Ini artinya, kasus terorisme yang ditangani Polri diuji berulang kali, baik kebenaranya dan tata caranya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, mekanisme hukum di Indonesia yang begitu membuat upaya menutup-nutupi sangatlah sulit. Berbeda dengan hukum di Singapura dimana orang bisa ditangkap karena informasi intelijen terkait terorisme.

”Tidak ada proses sidang-sidangan, selama dua tahun bisa ditahan,” ungkapnya.

Dengan begitu, bila ada pihak tertentu yang menyebut rekayasa dalam aksi teror, tentunya harus membuktikannya. Polri meminta buktinya bila melakukan tuduhan semacam itu.“Buktikan, ayo. Sutradara hebat di Hollywood pun tak akan bisa,” ungkapnya.

Dia menuturkan, Polri juga melakukan langkah penegakan hukum terhadap sejumlah orang yang menyebarkan tuduhan rekayasa aksi terorisme. Sebab, menyebarkan informasi rekayasa tanpa bukti itu merupakan ujaran kebencian dan berita bohong. ”Ini bisa menjadi pelajaran bersama,” ungkapnya.

Bahkan, tudingan rekayasa kasus terorisme itu mengancam stabilitas masyarakat. Menurutnya, Polri tentunya tidak nyaman dengan tudingan semacam itu. ”Siapa pun yang menuding semacam itu, kita tunggu buktinya,” paparnya ditemui di kantor Divhumas Polri, Senin (21/5). (ydh/idr)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #terorisme #teror-bom 

Berita Terkait

IKLAN