News in Depth

Tarik Ulur RUU KUHP

Redaktur:
Tarik Ulur RUU KUHP - News in Depth

INDOPOS.CO.ID - ISI Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kontroversi. Sebanyak 16 pasal di dalam drafnya berpotensi membungkam kemerdekaan pers serta kebebasan berekspresi masyarakat.

Dari informasi yang dihimpun INDOPOS, sejumlah pasal-pasal karet diantaranya ada pada pasal 309 tentang berita bohong, mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Termasuk apabila hal tersebut patut diduga bohong.

Sedangkan pasal 310, mengatur tentang pemidanaan pelaku yang menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap juga dibatasi. Termasuk, apabila hal tersebut patut diduga dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin menegaskan, jika benar diundangkan, maka pasal tersebut berpotensi merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita. Pertama, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan konsistensi pernyataan narasumber.

Dalam kerja jurnalistik, seringkali ditemukan narasumber yang berubah-ubah pernyataannya. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentang terjerat pasal ini.

"Pasal ini dapat menyebabkan si jurnalis yang memberitakan pernyataan dari narasumber A dinilai menyiarkan berita bohong," ujarnya kepada INDOPOS, Minggu (20/5) lalu.

Kedua, sambung Nawawi, pasal ini bertabrakan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sebab, dalam UU Pers, sengketa pemberitaan tak dapat langsung dipidanakan, melainkan harus melalui mekanisme kajian oleh lembaga kode etik profesi wartawan, yakni Dewan Pers.

Pengacara LBH Pers Gading Yonggar Ditya juga khawatir, implementasi RKUHP bakal menimbulkan kerancuan jika disahkan menjadi undang-undang. "Kami khawatir penegak hukum akan lebih mengutamakan pasal di RKUHP dibandingkan UU Pers. Apalagi kualitas penyidik sekarang kan masih belum mengerti UU Pers adalah lex specialist. Maka, itu berpotensi di dalam penerapannya. Menjadi problematika sendiri dan akan menjadi tidak seragam nantinya," paparnya.

Apalagi, lanjutnya, dalam draf RKUHP juga tidak dicantumkan secara rigid seperti apa berita bohong, tidak pasti, tidak lengkap, berlebihan dan bisa menimbulkan keonaran serta kerusuhan masyarakat. Aparat penegak hukum pun berpotensi untuk membuat interpretasi sendiri terkait hal itu.

Penerbitan dan Percetakan pasal 771, masih menurut Gading, mengatur tentang pembatasan seseorang menerbitkan hal yang sifatnya dapat dipidana karena disuruh oleh orang yang tidak diketahui, atau karena disuruh oleh orang yang diketahui atau patut diduga bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.  "Sementara, pasal 772, mengatur pembatasan seseorang untuk mencetak tulisan atau gambar atas ketentuan suruhan orang yang sama dengan pasal sebelumnya," terangnya. Dia menambahkan, pasal 773 menjelaskan bahwa pasal 771 dan 772 tergantung dari sifat tulisan atau gambar yang diterbitkan atau dicetak.

Apabila tulisan dan gambar itu dikategorikan delik aduan, maka penerbit dan pencetak dapat dituntut berdasarkan aduan. Namun, apabila tulisan dan gambar dikategorikan sebagai delik umum, maka penerbit dan pencetak dapat dituntut tanpa perlu ada aduan.

Koordinator Safenet Damar Juniarto berpendapat, pasal-pasal itu bersifat kabur, tidak jelas. "Sifat tulisan dan gambar, baik sebagai tindak pidana aduan atau bukan, bisa terbuka pada penafsiran yang berbeda-beda. Harusnya ada ketentuan yang jelas lagi soal itu," ujar dia.    

Gading menegaskan, Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan pasal 328 dan 329, mengatur tentang pembatasan ekspresi yang dapat mempengaruhi hakim dalam memimpin persidangan. Artinya, segala ekspresi yang dinilai dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berpotensi dipidana.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Ditta Wisnu menyayangkan munculnya pasal ini. "Pengaturan ini berlebihan sehingga membuat demokrasi terbungkam. Ngawur ini RKUHP. Tidak hanya membatasi ruang gerak, namun juga membunuh demokrasi Indonesia," ujar Ditta.

Semestinya, RKUHP mengatur lebih spesifik, ekspresi seperti apa yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sebab, pasal itu tidak mengatur jelas tentang kategori-kategori perbuatan pidananya.

Jika ekspresi yang dimaksud ditujukan bagi segala bentuk ekspresi yang muncul termasuk pemberitaan media, Ditta yakin bukan hanya wartawan yang berpotensi terjerat pertama melalui pasal ini, melainkan juga masyarakat atau aktivis yang mengkritik peradilan.  

"Membocorkan Rahasia Negara Sebanyak sembilan pasal di RKUHP mengatur tentang pemidanaan kepada seseorang yang bukan wewenangnya membocorkan informasi mengenai pertahanan negara, rahasia negara dan kepentingan negara. Sembilan pasal yang dimaksud, yakni Pasal 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238 dan 239," bebernya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ahmad Nurhasim mengatakan, melalui pasal-pasal tersebut, seorang jurnalis bisa dijerat hukum jika menyiarkan informasi atau dokumen yang dianggap negara merupakan rahasia. "Misalnya teman-teman wartawan mendapatkan bocoran dakwaan, entah itu dari lawyer atau dari siapapun. Jika yang seperti itu dipidana, ya banyak wartawan masuk penjara karena medianya dianggap menyiarkan rahasia negara," ujar Hasim.

Padahal, lanjutnya, menyiarkan dokumen itu sebagai produk jurnalistik adalah dalam rangka memberikan informasi yang seakurat mungkin kepada masyarakat sekaligus menjadi 'watch dog'. Selain itu, sulit menentukan apakah pembatasan ini benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional.

Sebab bisa saja pembatasan dilakukan untuk menutup-nutupi hal lain yang seharusnya diketahui publik. "Sulit untuk menentukan apakah pembatasan ini benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional, karena apa yang dimaksud dengan keamanan nasional tidak didefinisikan. Nah untuk sesuatu yang tidak didefinisikan, sangat tidak layak apabila perbuatannya diganjar penjara maksimal 20 tahun," ujar Hasim.

Oleh sebab itu, sambung Hasim, pihaknya mendesak agar RKUHP dikoreksi. Segala pasal yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi harus dihapuskan.

DPR RI dan pemerintah sendiri masih mempunyai waktu untuk merubah itu. Sebab, RKUHP batal disahkan dalam masa sidang sekarang.

Pasal Perzinahan dan LGBT

Terpisah, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan Ratna Batara Munti menuturkan, KUHP untuk Keadilan meminta agar pasal perzinaan dan homoseksual dihapuskan dari RKUHP. Alasannya, rumusan pasal-pasal tersebut dianggap multitafsir sehingga rentan memunculkan diskriminasi.

Ratna menyebut, pasal 495 dalam RUU KUHP yang mengatur soal homoseksual akan semakin menyudutkan dan menstigmatisasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pasal itu menyebutkan bahwa perbuatan cabul sesama jenis bisa dihukum penjara maksimal 9 tahun untuk anak-anak, dan tambahan sepertiga untuk dewasa.

"Setiap orang harusnya dipidana karena perbuatannya, bukan karena perbedaan kondisinya atau seksualitasnya,” kata Ratna kepada wartawan, Minggu (20/5) lalu. Menurut Ratna, jika memang harus diberlakukan hukuman untuk pencabulan di bawah umur, tak perlu ada embel-embel sesama jenis di dalam aturan.

Baik heteroseksual maupun homoseksual, sama-sama warga negara yang tidak bisa dikenai sanksi pidana kecuali atas perbuatan yang mereka lakukan. Apalagi KUHP sudah mengatur pemidanaan yang berlaku untuk semua, sehingga pasal tersendiri yang mengatur homoseksual tidak diperlukan.

Perluasan pasal yang mengatur tentang kriminalisasi kelompok LGBT mengemuka dalam pembahasan RUU KUHP. Dalam rapat Panitia Kerja Komisi Hukum DPR, muncul usul bahwa pidana pencabulan sesama jenis tidak hanya berlaku untuk korban anak di bawah umur tapi juga pencabulan yang dilakukan di antara orang dewasa sesama jenis.

Selain itu, muncul usul untuk memperluas pasal zina. Selama ini perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan.

Sedangkan dalam revisi KUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i mengatakan, pasal perzinaan yang tertuang dalam pasal 484 ayat 1 huruf e RUU KUHP mengatur soal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sukarela dalam kondisi belum menikah. Meski praktik ini meresahkan masyarakat, kata dia, tidak berarti negara perlu menyelesaikannya dengan pidana.

"Tidak semua yang berdosa harus dipenjara," tandasnya. Menurut Imam, zina adalah tanggung jawab individu kepada Tuhan.

Kriminalisasi perzinahan juga mengurangi efektivitas hukum terhadap kasus pemerkosaan. Selain sangat sulit untuk membuktikan tuduhan pemerkosaan, pembuktian delik pemerkosaan dibebankan kepada korban. Artinya, pasal ini justru berpotensi mengkriminalkan perempuan korban pemerkosaan.

"Ini juga akan menghalangi perempuan lainnya untuk melaporkan kasus pemerkosaan,” katanya. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang mengatakan, LGBT dan zina adalah perbuatan menyimpang yang tak bisa diterima secara hukum. Dia mendukung perluasan pasal dalam RKUHP yang membolehkan pihak ketiga melaporkan penyimpangan yang membuatnya tidak nyaman.

"Penyimpangan itu, ya, kejahatan. Pelanggaran, selesai itu," tukasnya kepada INDOPOS, Minggu (20/5). Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menuturkan, pembahasan RKUHP oleh DPR RI dan pemerintah masih membicarakan sejumlah pasal yang menjadi polemik dan belum mencapai kesepakatan.

Selain pasal soal perzinahan, pasal tentang penghinaan kepala negara juga masih belum ada kesepakatan. "Pasal-pasal yang menjadi polemik, antara lain, soal perzinahan, kumpul kebo dan perbuatan cabul dengan sesama jenis. Pasal lainnya, seperti penghinaan terhadap kepala negara," terangnya kepada INDOPOS.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Indonesia adalah negara berketuhanan dan hal ini diatur dalam Pancasila maupun UUD NRI 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Namun dalam perkembangannya saat ini seiring dengan kemajuan teknologi, menurut dia, Indonesia memasuki kondisi neolib (neoliberalisasi) nilai-nilai sosial, yakni menjadi liberal.

Dalam kondisi neolib, Nasir melihat, publik berusaha menghilangkan peran negara terhadap warga negara Indonesia. "Warga negara tidak ingin negara terlalu mencampuri urusan pribadi setiap warga negara," katanya.

Dia melihat, persoalan pribadi warga negara Indonesia, tidak semuanya positif baik untuk lingkungan maupun ketahanan negara. Nasir mencontohkan, adanya perilaku penyimpangan seksual seperti, hubungan sesama jenis baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan.

"Persoalan-persoalan tersebut, memiliki dampak negatif di tengah masyarakat, juga berdampak terhadap ketahanan negara dan persatuan bangsa," katanya. Karena itu, kata Nasir, persoalan penyimpangan seksual ini dusulkan diatur dalam revisi UU KUHP.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodiq Mujadid mengatakan, perilaku penyimpangan seksual seperti perzinahan maupun hubungan sesama jenis, secara tegas dilarang dalam ajaran agama sehingga hukum negara juga harus sejalan dengan hukum agama. Dalam mengusulkan pasal perzinahan dan hubungan seks sesama jenis, harus memahami substansi dan dampak negatifnya di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai, diperpanjangnya pembahasan itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia juga menilai, tidak realistis jika disahkan sekarang.

Sebab, masih ada sejumlah pasal yang diperdebatkan dalam Panitia Kerja (Panja) R-KUHP.  "Kami harus realistis karena ada beberapa pasal yang masih terjadi diskusi dan perdebatan. Maka kami putuskan tadi Bamus (Badan Musyawarah, red) itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/5) lalu. (aen)

Berita Terkait

News in Depth / Pidana Zina juga Incar Korban Perkosaan

News in Depth / LBGT Itu Gaya Hidup

News in Depth / Hindari Persekusi, Batasi Pengaduan

News in Depth / KUHP Gagal Cegah Kejahatan


Baca Juga !.