Minggu, 23 September 2018 07:52 WIB
pmk

Nasional

DPR: Menag tak Perlu Minta Maaf Asal Anulir Rilis 200 Mubalig

Redaktur: Ali Rahman

DESAK : Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (24/5) saat mengikuti rapat kerja dengan komisi VIII DPR. Pada raker tersebut sejumlah anggota komisi II DPR meminta Menag untuk mencabut segera rekomendasi Kementerian Agama soal 200 Nama Mubalig atau penceramah Islam yang telah diumumkan. FOTO: CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, mayoritas anggota komisi keagamaan dan sosial di Senayan meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menghentikan publikasi daftar mubalig. Menurut Deding publikasi 200 mubalig sebelumnya lebih banyak mudaratnya.

"Kami minta untuk dihentikan saja dan Pak Menteri tidak perlu meminta maaf kepada publik," kata Deding dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Dibalik Rekomendasi 200 Mubaligh di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (24/5).

Menurut Deding, publikasi daftar ulama hanya membuat gaduh di masyarakat. Menurut politisi Golkar asal Bandung ini, daftar mubalig adalah hal yang baru karena pada masa Orde Baru saja tidak pernah dilakukan.

"Pada masa Orba hanya ada daftar ulama yang masuk dalam daftar negatif karena dianggap radikal atau keras. Tetapi itu tidak dipublikasikan seperti sekarang. Cukup aparat saja yang tahu," kata Deding.

"Misalnya dulu almarhum AM Fatwa termasuk mubalig yang masuk daftar negatif oleh pemeritah," tambahya.

Pembicara lain, Adi Prasetyo, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Islam Syarief Hidayatullah juga sepakat publikasi mubalig lebih baik dianulir dan tidak dilanjutkan. Menurutnya, rilis nama mubalig malah kontraproduktif.

"Setelah 200 mubalig nanti berapa lagi. Nanti malah daftar mubalig bukan lagi karena berdasarkan kompetensinya melainkan karena afirmasi. Karena setiap daerah menuntut mubalignya masuk ke dalam daftar," ujarnya.

Sebutan mubalig, ustad dan ulama di Indonesia tumbuh secara alami. Tidak ada campur tangan negara. "Beda dengan di Malaysia yang mubalig diatur oleh negara. Budayanya memang beda," kata Adi.

"Saya lebih setuju Menag mengeluarkan kriteria mubalig bukan mempublikasikan nama-nama mubalig," pungkasnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #daftar-200-mubaligh #deding-ishak #menag-tak-perlu-minta-maaf #menag-lukman-hakim-saifuddin 

Berita Terkait

IKLAN