Selasa, 18 September 2018 08:46 WIB
pmk

Nasional

Giatkan Edukasi, Jaringan Komunikasi Ilegal Ancam Dunia Penerbangan

Redaktur:

DISKUSI- Dirjen SDPPI Kemenkominfo Dr Ismail MT. Foto: IST

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen SDPPI Kemenkominfo) secara massif melakukan upaya edukasi terhadap penggunaan radio yang digunakan pelayaran rakyat (pelra) atau nelayan dan radio komunikasi ilegal. Ini dilakukan untuk menghindari ancaman bahaya terhadap dunia penerbangan.

”Intinya kita lebih mengarah upaya preventif terhadap penggunaan radio pelra dan radio komunitas ilegal. Ini untuk menghindari musibah akibat putusnya komunikasi antara menara kontrol dengan pilot pesawat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI Dr Ismail MT di sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ditjen SDPPI dengan tema ‘Edukasi Publik Tentang Pemanfaatan Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di Era Denokrasi’ di Bintaro, Tangsel, (23/5). FGD itu menghadirkan narasumber antara lain Tenaga Ahli Menteri Kominfo Freddy Tulung, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Dr Agung Harsono, Staf Khusus Menteri Kominfo Dr Dan Rivanto, dan Staf Pengajar Fisip UI yang juga dari Bappenas, Otho Hernowo Hadi MA.

Ismail menambahkan, pelra dengan kapal berukuran di bawah 30 Gross Tonage (GT) kebanyakan menggunakan perangkat komunikasi amatir atau all band selama di laut. Perangkat itu memang relatif murah dibanding alat komunikasi khusus maritim yang harganya terbilang mahal antara Rp 4 juta – Rp 12 juta tergantung fiturnya. ”Penggunaan perangkat all band itu perlu mendapat izin. Nah untuk mengatasi masalah ini, kita sudah melakukan edukasi terhadap pelra,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut Ismail, juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengadaan perangkat komunikasi maritim yang harganya terjangkau bagi nelayan. ”Dengan industri, kami juga sudah berbicara dengan PT Inti, PT LEN Industri (Persero), dan PT CMI untuk kemungkinan memproduksi masal alat tersebut. Data yang kita peroleh sekitar 600 ribu nelayan tradisional dengan kapal di bawah 30 GT. Mereka tersebar di kawasan Pantura, Maluku, dan sebagainya,” katanya.

Plt Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI  Nurhaedah mengatakan, saat ini yang paling dirasakan adalah penggunaan radio all band transceiver oleh radio nelayan dan radio FM broadcast yang digunakan kelompok komunitas di darat.

Sementara Tenaga Ahli Menteri Kominfo Freddy Tulung mengatakan, tidak semua pihak menyadari bahwa frekuensi merupakan sumberdaya alam (SDA) yang terbatas. ”Akibat ketidaktahuan itu, ada saja masyarakat yang lantas seenaknya menggunakan  frekuensi, tanpa peduli ada pihak yang terganggu, bahkan terancam bahaya,” tandasnya.

Ditjen SDPPI sebagai organ pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menata frekuensi dan menemukan sejumlah fakta pelanggaran. Ancaman bagi yang melanggar yakni sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan proses hukum pidana. Saat ini tengah disidang pemilik toko yang menjual alat-alat komunikasi secara ilegal. (aro)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenkominfo #komunikasi-ilegal-ancam-dunia-penerbangan 

Berita Terkait

IKLAN