Senin, 24 September 2018 01:29 WIB
pmk

Nasional

Data Pangan Nasional Masih Persoalan

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Komoditas pangan menjadi penyumbang atau penentu inflasi tertinggi. Selain itu, pangan juga menjadi penentu garis kemiskinan. Dampak setiap kenaikan harga secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat  di bawah garis kemiskinan.

“Harga pangan naik, inflasi naik. Garis kemiskinan pangan naik. Apalagi tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan, ini akan mempengaruhi angka kemiskinan. Bisa saja angka kemiskinan juga naik,” ujar Peneliti Senior Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Sambodo kepada INDOPOS, Kamis (24/5).

Sambodo menuturkan, sudah semestinya pemerintah memiliki tugas untuk menjaga harga pangan stabil. Apalagi saat ini negara Indonesia masih net costomer. Salah satunya, dengan penjualan beras dalam bentuk saset.

“Salah satunya juga bisa dengan membuka kran impor beras. agar harga stabil,” terangnya.

Menurut Sambodo, kebijakan impor harus dilihat dari neraca berimbang. Apalagi masyarakat Indonesia sebagian besar bergantung dari dari sektor pertanian. Dimana, jumlah petani gurem jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah petani produsen. Setiap gejolak harga pangan yang terjadi di pasar, sangat mempengaruhi daya beli petani gurem.

“Jadi kebijakan impor itu untuk menyelamatkan petani gurem. Karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari itu. Berbeda dengan petani produsen yang diuntungkan dari kondisi harga pangan naik,” jelasnya.

Lebih jauh Sambodo mengungkapkan, pelaku tata niaga di sektor pangan di Indonesia masih banyak masalah. Jelang Hari Raya  Idul Fitri dan menghadapi musim kemarau, menurutnya, sangat berpotensi muncul gejolak pasar. Sehingga stok pangan yang aman harus dilakukan dari jauh-jauh hari.

“Ini juga masih jadi perdebatan. Stok yang aman itu seperti apa. Karena data produksi pangan di Indonesia masih bermasalah,” katanya.

Ia menegaskan, upaya untuk menjaga stabilitas harga beras bisa dilakukan, salah satunya dengan impor beras. Karena harga beras yang tidak terkendali akan berdampak besar pada inflasi.

“ Impor beras juga harus memperhatikan dan melindungi petani produsen kita,” ujarnya.

Sambodo menyebutkan, di beberapa daerah untuk menjaga stabilitas harga beras pemerintah daerah menerapkan kebijakan subsidi hanya untuk masyarakat daerah itu sendiri. Sehingga beras bersubsidi tersebut tidak keluar dan dinikmati oleh masyarakat lain.

“Mobilitas pangan yang terlokalisir ini cukup efektif untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Tapi kebijakan ini sangat berpotensi menimbulkan gejolak pasar pada daerah lain,” terangnya.

Soal data pangan nasional, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, hingga kini masih menjadi masalah. Padahal, data pangan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, termasuk di dalamnya soal impor beras.

"Kalau Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data baru, maka akan mengakhiri polemik. Karena, itu ketentuan Undang-undang (UU). Dan data BPS terakhir di keluarkan tahun 2015, kita paling lambat Agustus," terangnya.

Ia menyebutkan, harga beras di pasar relatif stabil di atas harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan laporan dari Bandung, Jawa Barat harga beras Rp.8.950 dan Rp.11.000 yang premium.

"Kalau masih ada, begitu beras ada langsung kita drop," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan, BPS akan merilis data baru produksi padi. Selain itu, Perum Bulog juga menunggu data tersebut sebelum melanjutkan kembali impor beras 500.000 ton.

Menanggapi hal itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, proses pembaharuan data sudah berjalan sejak Januari 2018, dan diperkirakan selesai Agustus. 

"Sekarang ini kita sedang memperbaiki pengumpulan data produksi padi dari bulan Januari dengan metode kerangka sampel area (KSA). Janjinya dengan Pak Menko kan Agustus (selesai) Insya Allah," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/5).

Suhariyanto menjelaskan perbaikan tersebut dilakukan dengan mendatangi 198 ribu titik sawah setiap akhir bulan. "Setiap akhir bulan kita mendatangi 198 ribu titik sawah itu kita mengambil peta kita mengambil sampelnya, koordinatnya. Jadi petugas datang ke sana dipotret pakai HP kondisi sawahnya seperti apa apakah dia baru tanam apakah dia sudah panen apakah dia puso dan sebagainya dikirim ke sini nanti lah kita akan memperbaiki data produksi data padi," jelasnya.

Dia menambahkan, keputusan pemerintah mengimpor atau tidak, tak hanya tergantung dari data produksi, tapi dari data stok dan harga. Sementara itu, untuk data stok, pihaknya akan menggunakan data yang diperoleh pada tahun 2015. "Kita kumpulkan sendiri (data stok) dari rumah tangga dan perusahaan. Tapi tidak tahun ini, kita akan pakai pattern yang 2015," tegasnya. (nas)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-beras 

Berita Terkait

Stop Impor Beras

Headline

Cuma Presiden yang Bisa Batalkan Impor Beras

Headline

IKLAN