Minggu, 18 November 2018 11:51 WIB
pmk

Nasional

Data Tidak Valid, Impor Beras Diselidik BPK

Redaktur: Nurhayat

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog, kembali membuat polemik. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menelusuri keabsahan dokumen tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, hal itu merupakan masalah klasik.

"Harusnya ada validitas data. Berapa sih jumlah produksi dan konsumsi. Saat inikan datanya itu banyak, susah jadi pegangan," ujar Firdaus, Jumat (25/5).

Ia menambahkan, kalau data itu valid, pemerintah mau impor beras itu berarti konsumsi lebih besar dari produksi. Apalagi Sekarang permintaan meningkat. "Ini untuk mengantisipasi. Seperti adanya lonjakan permintaan di hari raya," pungkasnya.

Sebelumnya, BPK akan menelusuri keabsahan dokumen impor beras. Auditor negara itu bahkan akan mendatangi negara tempat impor beras tersebut. Hal itu untuk memastikan beras tersebut memang dibeli dari luar negeri.

"Kita akan cek, apa benar beli beras tersebut di Thailand. Kami akan datang ke sana," ujar Anggota BPK Rizal Djalil, usai diskusi Ketersediaan Pangan, Swasembada vs Impor, di Auditorium BPK, Senin (21/5).

Lebih lanjut Rizal mengatakan, pihaknya masih mempertanyakan soal kebijakan impor beras tersebut. Seperti besaran impor beras ditetapkan itu bagaimana dan prosesnya. "Kemudian produksinya juga berapa," jelas Rizal.

Ia menambahkan, hasil audit impor beras tidak prudent. Sebab tidak akurat, seperti untuk kebutuhan, produksi nasional dan alokasi impor.

"Kalau pemerintah memang ingin impor, sikahkan itu domain pemerintah. Tapi tolong jangan dilakukan kalau saat panen raya. Impor juga dengan cara yang benar, jangan saat BPK ngecek Lc nya tidak ada. Kalau Bulog, harus bulog, kalau ada yang nempel silahkan," jelas Rizal. Ia menambahkan, BPK menaruh perhatian serius terhadap komoditas beras.

Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, impor beras itu merupakan bisnis triliunan. Hanya modal paper. "Namun ini juga pertaruhan buat pemerintah. Dilematis juga.

Kalau beras kurang, juga bisa gejolak. Kalau harga lebih Rp 10 ribu rakyat resah. Rakyat tidak peduli dollar naik," jelasnya, Senin (21/5).

Bambang menambahkan, perlu data pangan yang vaid, sebagai dasar kebijakan untuk impor. Indonesia belum punya data yang valid.

"Boleh impor asal produksi nasional tidak mencukupi. Impor tidak apa. Tapi mari kita kayakan petani kita. Bukan petani Vietnam dan Thailand," pungkasnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-beras #imporberas 

Berita Terkait

Stok Aman, Bisa Ekspor Beras

Nasional

Data Beras Berantakan, Perbaiki Dulu Baru Impor

Nasional

Impor Beras Menjadi Blunder

Nasional

IKLAN