Pengamat Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 45 Harus Dikaji Lagi

INDOPOS.CO.ID – Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, pasal-pasal gagasan amandemen UUD 1945 mengalami kekacauan. Namun demikian, untuk mengembalikan ke UUD 45 yang asli juga bukan solusi yang tepat.

“Betapapun ada kelemahan dalam amandemen UUD 45, tetap saja ada hal yang hebat di dalamnya,” ujar Margarito Kamis kepada INDOPOS melalui pesan elektronikya, di Jakarta, Jumat (25/5).

Baca Juga :

Menurut dia, ada dua hal krusial yang harus diperhatikan dalam pasal amandemen UUD 1945.Yakni pemilihan langsung dan pemilihan Presiden secara langsung. “Itu celaka dua belas. Ini yang musti dipotong. Untuk Mahkamah Konstitusi (MK) harus dipertahankan,” tegasnya.

Lebih jauh Margarito mengungkapkan, pada pasal warga negara Indonesia (WNI) yang bisa menjadi Presiden dalam amandemen harus dikaji mendalam. Munculnya kegaduhan amandemen UUD 1945, menurutnya karena sikap partai politik (Parpol) yang maju mundur. “Mereka (Parpol) takut apabila melakukan amandemen akan memberikan kesempatan kepada mantan-mantan presiden,” bebernya.

Baca Juga :

Rezim GBHN Kembali Lagi?

Bahkan, lanjut Margarito ada Parpol yang memperbanyak syarat calon Presiden dengan harapan lawan politik tidak bisa mencalonkan Presiden. “Catatan saya, MK harus dipertahankan, Capres langsung harus dihentikan, karena merusak Republik ini dan WNI syarat Presiden harus dikaji mendalam,” ungkapnya. (nas)    

Komentar telah ditutup.