Rabu, 26 September 2018 10:02 WIB
pmk

Headline

TNI Terlibat, Operasi Militer Bicara

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Sejumlah pihak masih tidak setuju diaktifkannya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI dalam pemberantasan terorisme. Pasalnya, dianggap belum mendesak dilakukan. Terlebih, telah ada Polri dengan Densus 88/Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Inteligen Negara (BIN).

Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai Koopsusgab TNI tidak mendesak dibentuk untuk melawan kejahatan terorisme. Meski Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismeme yang baru mengatur mengenai keterlibatan TNI, namun peran militer tak harus dengan membentuk Koopsusgab.

Yati mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks operasi militer, selain perang (OPSM) sebagaimana diatur dalam UU TNI pasal 7 ayat (2) dan (3). Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud dalam Pasal 43I UU Antiterorisme harus memperhatikan keterlibatan TNI sebagai pilihan terakhir dan dengan sejumlah prasyarat ketat. Misalkan apabila situasi dan kondisi mendesak di mana Polri sudah tidak mampu.

Selain itu, sambung Yanti, harus jelas dalam skala, situasi, derajat atau intensitas seperti apa TNI terlibat. TNI tidak bisa terlibat dalam konteks penyelidikan, penyidikan atau proses pemidanaan. Harus ada jaminan juga akan ketiadaan tumpang tindih kewenangan TNI-Polri. Terakhir, harus ada jaminan mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel. "Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sebaiknya pembentukan Kopsusgab tidak mendesak untuk dibentuk," katanya, Minggu (27/5).

Yati mengatakan, selama ini sudah terdapat praktik bagaimana TNI bisa terlibat dalam operasi pemberantasan terorisme. Misalnya dalam operasi Tinombala di Poso, TNI ikut serta membantu Polri untuk memburu kelompok Santoso. Peran TNI itu bisa dilakukan tanpa harus secara khusus diatur dalam UU pemberantasan terorisme maupun pembentukan Koopsusgab.

Yati juga mengingatkan, penting untuk memastikan adanya pengawasan dan mekanisme akuntabilitas serta transparansi terhadap aparat dalam menggunakan kewenangan yang ada di dalam UU ini.

Menurut dia, harus segera ada pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang lainnya yang berkaitan. Pertama, RUU tentang Tindak Pidana Penyiksaan untuk menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan dalam proses pemberantasan tindak pidana terorisme. Kedua, RUU penyadapan dan perlindungan data pribadi yang dapat menjadi payung hukum pasal penyadapan di UU Antiterorisme.

Ketiga, lanjut dia, RUU Perbantuan Khusus yang dapat lebih menjelaskan fungsi perbantuan TNI. Keempat, RUU Peradilan Militer untuk evaluasi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, ia juga menilai harus ada jaminan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. "Ini termasuk korban salah tangkap, penyiksaan, salah tembak dan atau tindakan lain yang merugikan korban dalam pemberantasan tindak pidana terorisme," kata Yati.

Senada dengan Koordinator Program Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang mengatakan, rencana pembentukan Koopsusgab TNI oleh pemerintah dinilai belum mendesak untuk dilakukan. Aparat penegak hukum atau Polri dinilai masih mampu mengatasi dinamika ancaman terorisme saat ini. "Pengerahan dan penggunaan Koopsusgab saat ini belumlah dibutuhkan mengingat dinamika ancaman terorisme di Indonesia sesungguhnya masih dapat ditangani oleh institusi penegak hukum," ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (27/5).

Menurut Julius, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme baru dapat dilakukan jika kondisi ancaman sudah mencapai level kritis. Selain itu, TNI bisa dilibatkan bila Polri sebagai institusi penegak hukum menyatakan tidak dapat mengatasi ancaman teror tersebut.‎ "Pelibatan TNI baru dapat dilakukan ketika kondisi ancaman sudah kritis dan institusi penegak hukum sudah tidak dapat menanganinya," ucapnya.

Di sisi lain, Julius juga menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus berdasarkan keputusan presiden. "Hal itu sesuai dengan ketentuan pelibatan TNI dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme, Red). TNI tidak boleh dilibatkan tanpa keputusan presiden dalam mengatasi terorisme," katanya,

Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan pemerintah agar tak sembarangan melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dalam undang-undang tersebut TNI diberi porsi dalam pemberantasan terorisme. "Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI ini terukur dan terarah, dengan target yang jelas. Apakah satuan khusus atau bagaimana? Peraturan itu diharapkan detail dan jelas, jadi terukur, jangan menepuk nyamuk dengan meriam," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (27/5).

Ia menambahkan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sedianya telah memiliki landasan hukum dalam Undang-undang No 34/2004 tentang TNI, yakni terkait operasi militer selain perang. Pelibatan TNI kembali ditegaskan dalam Undang-undang Antiterorisme yang ke depan akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Namun, ia meminta pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tetap mengedepankan HAM dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. "TNI dapat dilibatkan ketika kualitas dan kuantitas teror sudah sistematis, bersenjata dan membahayakan negara dan masyarakat," lanjut politisi PKS itu. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #koopsusgab-tni #tni #terorisme 

Berita Terkait

IKLAN