Sabtu, 17 November 2018 06:05 WIB
pmk

Headline

Jika Gaji Mega Tidak Dibatalkan, Perpres 42/2018 akan Digugat

Redaktur: Ali Rahman

Megawati Soekarnoputri.

INDOPOS.CO.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) 42/2018 tentang Hak Keuangan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jika tidak dibatalkan, maka MAKI siap melakukan gugatan atas keberadaan Perpres 42/2018 itu," Kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (28/5).

Menurutnya, tidak tepat para pejabat di BPIP melebihi gaji di presiden dan Wakil presiden. Terlebih pejabat itu hanya duduk sebagai dewan Pengarah atau dewan Penasihat.

Ia menjelaskan, gaji hanya diperkenankan untuk Ketua dan para Deputi dan bukan Dewan Pengarah. Apalagi, Megawati Soekarnoputri, yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan mendapatkan gaji sebesar Rp 112 juta, hampir dua kali lipat dari gaji presiden Jokowi.

"Hak Keuangan/Gaji semestinya hanya utk Kepala BPIP Yudi Latief, Deputi dll kebawah yang bersifat fungsional. Atau istilahnya gaji hanya utk yg kerja kantoran. Sedangkan untuk Dewan Pengarah, Penasehat atau apapun namanya sesuai fungsinya adalah bersifat sukarelawan atau volume," tegasnya.

Sehingga, ucap Boyamin, untuk hak keuangan Dewan Pengarah BPIP harusnya hanya bersifat akomodasi seperti transport atau hotel atau uang rapat dll.

"Dan kami juga yakin para dewan pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut. Jadi lebih baik Perpres itu dibatalkan saja daripada terus menimbulkan polemik lagi," tandasnya.

Dia pun mengaku akan mengajukan gugatan Perpres tersebut pada Kamis 31 Mei ke Mahkamah Agung.

"Ada tiga Undang-Undang yang akan kami jadikan dasar untuk gugatan judicial revisi Perpres 42/2018 itu ke MA. Karena bertentangan dengan UU APBN, UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara," pungkasnya.

Diketahui, Gaji para pejabat BPIP lainnya dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo masih jauh di atasnya. Presiden menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.

Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000.

Gaji yang diterima Jokowi dan JK diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan Dewan Pengarah berdasar Perpres Nomor 42/2018, mendapat ratusan juta rupiah.

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000;
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000;
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000;
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000;
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000; dan
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000.
(dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #masyarakat-anti-korupsi-indonesia-maki #gaji-megawati-di-bpip #badan-pembinaan-ideologi-pancasila #boyamin-saiman 

Berita Terkait

IKLAN