Rabu, 26 September 2018 02:31 WIB
pmk

Nasional

Pemerintah Kuras Uang Negara

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selain mewacanakan tema revolusi mental, dalam hal penggunaan anggaran juga sering menggembar-gemborkan istilah Money Follow Program. Maksudnya, penggunaan uang negara harus difokuskan pada program yang sudah ditentukan khususnya program prioritas.

Namun sayang, dalam perjalanannya istilah yang digaungkan Jokowi, tinggal jargon semata. Pasalnya, CBA melihat bukannya Money Follow Program yang berjalan melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra  Jokowi dan menguras keuangan negara.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman mengungkapkan, sejumlah program pencitraan Jokowi yang dinilai menguras keuangan negara. Pertama, Dalam dua tahun terakhir 2017 dan 2018 Pemerintah Jokowi menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar.

”Padahal sebelumnya Jokowi sempat menyindir program tersebut tidak mendidik. Namun apa lacur, mendekati tahun politik, Jokowi seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako,” ungkap Jajang kepada INDOPOS, Minggu (27/5).

Kedua, menjelang Lebaran, Jokowi mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya yang diperuntukkan bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Jokowi sebesar Rp 35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.

”Sebagai catatan, THR yang dibagikan Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp 24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp 3.401.000,” bebernya.

Tidak berhenti sampai sini, Jajang juga menambahkan, bahwa Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian. Kebijakan ini tidak berlaku bagi honorer di tingkat pemerintah daerah. Padahal honorer di tingkat daerah juga tak kalah soal pengabdiannya kepada negara.

”Dalam program THR ini, menurut CBA, selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat misalnya  guru honorer dan honorer di pemerintah daerah,” jelasnya. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #thr-pns #tni #polri 

Berita Terkait

IKLAN