Gaji BPIP Dilaporkan ke Ombudsman

INDOPOS.CO.ID – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melaporkan Pepres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Ombudsman RI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai polemik ini telah merusak citra para negarawan yang menjadi anggota pengarah BPIP.

Baca Juga :

Dituduh Anggota PKI, Megawati Mengaku Kesal

“MAKI menyayangkan gaji BPIP yang tinggi, urusan ideologi Pancasila oleh negarawan menjadi berkurang kualitasnya, sedikit rusak oleh masyarakat akibat polemik gaji BPIP tersebut,” kata Boyamin di Gedung Ombusdman RI, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (30/5).

Ia mengungkap para negarawan yang menjadi anggota BPIP merupakan orang – orang  yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. ” Tidak ada ambisi yang lagi dikejar,” ucapnya.

Baca Juga :

Jadi, ia yakin bahwa sosok seperti Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD telah berkecukupan dan tidak mempunyai masalah jika tidak diberikan gaji.

“Saya yakin bu Megawati masih dapat uang pensiun dari negara dalam jumlah tinggi, maka tidak butuh lagi, begitu juga Pak Mahfud MD mantan Ketua MK dan guru besar tidak persoalkan jika tidak ada gaji,” ujarnya.

Baca Juga :

Mahfud MD: Kampanye Pilkada Harus Kreatif

Sedangkan aturan gaji itu hanya berlaku bagi dewan pengarah BPIP dari kalangan tokoh agama. ” Mereka seharusnya sudah cukup diberikan hak keuangan dalam kondisi situasional dan jabatan fungsional boleh mendapatkan gaji,” tuntasnya. (jaa)

Komentar telah ditutup.