Nasional

Ini Loh Pasal Perpres BPIP yang Dilaporkan MAKI ke Ombudsman

Redaktur: Achmad Sukarno
Ini Loh Pasal Perpres BPIP yang Dilaporkan MAKI ke Ombudsman - Nasional

Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (30/5).

INDOPOS.CO.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga, ada potensi mal-administrasi dan cacat prosedur atas penerbitan Perpres Nomor 42/2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pejabat BPIP.

"Ini diterbitkan dengan kondisi yang mal-administrasi kalau istilah di sini terjadi cacat prosedur atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (30/5).

Pertama, Perpres 42/2018, kata Boyamin, hanya mendasari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Perpres 7/2018 tentang BPIP tanpa mendasari Undang-Undang Keuangan Negara 17/ 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara 1/2004 serta Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

"Tanpa adanya dasar mengingat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maka menjadikan Perpres tidak memiliki tolok ukur dan standar pemberian hak keuangan Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP," jelas Boyamin.

Kedua, menurut Boyamin, berlakunya suatu produk peraturan keuangan tidak boleh berlaku surut. Artinya harus berlaku setelah diundangkan. Akan tetapi, pasal 3 Perpres 42/2018 menyatakan hak keuangan berlaku mundur sejak terbitnya Perpres 54 tahun 2017 tentang UKP-PIP.

"Setidak-tidaknya jika dipaksakan berlaku surut Perpres aquo maka hanya boleh diterapkan pada tahun 2018 sesuai APBN 2018, tidak boleh diterapkan pada tahun 2017 karena pencairan keuangan Negara dibatasi hanya untuk tahun berjalan," urainya.

Ketiga, dalam pasal 1, 2 dan 3 Dewan Pengarah diberikan hak keuangannya, padahal belum ada dasar pembentukan Undang-Undang.

"Pembentukan Dewan Pengarah dalam suatu lembaga yang berhak atas keuangan haruslah didasarkan adanya Undang-Undang sebagaimana Penasehat KPK dibentuk dari amanah UU KPK," kata Boyamin lagi.

Keempat, Ia menjelaskan, pemberian hak keuangan Dewan Pengarah hanya berdasar Undang-Undang yang berlaku tanpa menyebut spesifik Undang-Undang tertentu sehingga tidak ada tolok ukur besaran, eselon ataupun prosentase dari sebuah ketentuan yang terukur.

"Disisi lain Kepala diberikan setingkat Menteri sehingga timbul pertanyaan apakah Dewan Pengarah dapat dimaknai setingkat diatas Menteri atau sama dengan Presiden?" papar Boyamin.

Kelima, anggota dewan pengarah dan kepala BPIP yang mendapatkan hak keuangan pengangkatannya tidak melalui seleksi.

Boyamin menilai hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sendiri pada 30 Maret 2017 silam.

"Jabatan-jabatan tersebut harus melalui seleksi terbuka. Tanpa proses seleksi maka menjadi sulit untuk mendapat hak-haknya," kata dia.

Keenam, Boyamin mengatakan, Perpres 42/2018 mengatur hak keuangan Dewan Pengarah dengan alasan dianggap posisinya sebagai Pimpinan bersama Kepala BPIP.

Akan tetapi Perpres 7/2018 terjadi kontradiksi pada Pasal (1) poin 2, dinyatakan pengertian Pimpinan adalah Dewan Pengarah dan Kepala BPIP, namun dalam Kedudukan BPIP diatur Pasal  2 Ayat (3) menyatakan Pimpinan BPIP adalah Kepala dan Wakil Kepala.

"Pemberian Hak Keuangan kepada Dewan Pengarah menimbulkan kerancuan, multi tafsir yang akan berpotensi dugaan penyimpangan," tuntasnya. (jaa)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.