Kamis, 15 November 2018 10:14 WIB
pmk

Hukum

PN Depok Sebut JPU Kejagung tak Lampirkan Daftar Aset First Travel

Redaktur: Ali Rahman

Humas PN Depok Teguh Arifiano.

INDOPOS.CO.ID - Tak mau disalahkan terkait putusan perampasan aset First Travel bagi negara terkait perkara dana umrah murah, Pengadilan Negeri (PN) Depok angkat bicara. Lembaga hukum ini pun memaparkan fakta yang mengejutkan.

Humas PN Depok Teguh Arifiano menyatakan, jika selama persidangan perkata itu berjalan daftar aset perusahaan travel umrah ini tidak dilampirkan di dalam berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung. Sehingga PN Depok tidak mengetahui seluruh aset First Travel. Bahkan data aset tersebut sudah sering kali dipertanyakan kepada JPU setiap sidang.

“Justru data aset baru kami terima pada saat pembacaan tuntutan JPU. Nah harusnya ini diserahkan sebelum sidang perdana digelar," tegasnya kepada INDOPOS, saat dikonfirmasi Kamis (31/5).

Terkait soal aset First Travel yang diputuskan dirampas untuk negara, lanjut Teguh, hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para korban. Mengingat, jumlah aset yang dikembalikan kepada para korban dalam tuntutan jaksa tak sebanding dengan besaran kerugian yang dialami ribuan korban jamaah umrah tersebut.

“Intinya karena ada penolakan dari pengelola aset jamaah, kami lakukan putusan ini. Semua berawal dari pengembalian itu tidak sama dengan kerugian korban," paparnya.

Disinggung mengenai belum adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga atas First Travel dalam memberikan putusan perampasan aset untuk negara, Teguh mengatakan, hal itu sangat diperbolehkan. Dengan alasan perkara First Travel ini bukanlah perkara perdata melainkan pidana. Ditambah adanya unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang telah terbukti.

“Di kami kan perkara pidananya jadi perkaranya berbeda. Kalau nanti di Pengadilan Tata Niaga First Travel dinyatakan pailit, nanti akan kembali ke Kurator semua . Ini lah yang kita gak ngerti sudah sejauh apa disana agar aman maka aset First Travel dikembalikan ke negara,” ungkapnya.

Terpisah, Pengamat Hukum Pidana, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Jamhari Hamjah menilai, putusan terhadap penyitaan barang bukti untuk negara ini telah melanggar aturan. Karena kata dia, putusan itu dapat dilakukan jika adanya pengesahan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap dana First Travel. Sehingga lelang terhadap barang bukti itu dapat dilakukan.

"Aturannya memang harus ada pailit dulu. Kalau pun disita untuk negara karena adanya pihak yang tidak setuju. Tetapi ini harus punya kekuatan hukum tetap atas perkara ini," tururnya. (cok)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #first-travel #penipuan-jamaah-umrah #pn-depok #teguh-arifiano #jamhari-hamjah 

Berita Terkait

IKLAN