Politik

PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya Dalam Penjelasan Pasal RKUHP

Redaktur: Ahmad Nugraha
PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya Dalam Penjelasan Pasal RKUHP - Politik

Politikus PPP Arsul Sani . Foto : Dok INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan ada beberapa pasal dalam RKUHP yang disambut baik. Namun ada pula pasal yang akan ditolak dalam rapat berikutnya.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partainya bisa menerima bahkan menyambut baik reformulasi pasal penghinaan presiden. Di mana pasal ini dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan, sehingga hanya bisa diproses hukum jika presiden atau kuasanya mengadu kepada polisi.

"Perubahan pasal penghinaan presiden ini akan mencegah potensi kriminalisasi yang luas  akibat penegak hukum menafsirkan penghinaan sesuai pikirannya sendiri," ujar Arsul dalam keterangan tertulis yang diterima INDOPOS di Jakarta, Selasa (5/6).

Sedangkan mengenai pasal perbuatan cabul sesama jenis atau kaum LGBT, Arsul menjelaskan bahwa pemerintah bukan menghapus pasal tersebut. Akan tetapi mereformulasi rumusan pasalnya dengan menempatkan kata sesama jenis atau berlainan atau lawan jenis dalam penjelasan.

"Jadi nantinya perbuatan cabul baik oleh dan terhadap sesama jenis tetap akan dapat dipidana," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Meski begitu, menurut Arsul, PPP tidak akan menerima apabila unsur "sesama jenis" maupun "berlawanan jenis" itu hanya masuk dalam penjelasan.

Posisi PPP adalah bahwa unsur tersebut harus masuk dalam rumusan pasal sehingga memberi pesan tegas kepada publik bahwa hukum pidana Indonesia melarang perbuatan cabul tidak hanya oleh dan terhadap mereka yg berlainan jenis tetapi juga ketika dilakukan oleh dan terhadap sesama jenis jenis atau yang pelakunya  LGBT.

Arsul menambahkan, pasal tersebut bukan kriminalisasi terhadap orang dengan status LGBT-nya, tetapi karena perbuatan cabulnya. "Jadi, laki-laki atau perempuan baik yang normal atau yang LGBT hanya dipidana kalau melakukan perbuaan cabul," pungkasnya. (jaa)

Berita Terkait

Nasional / Fraksi PKS Siapkan Sandingan Pasal Pidana LGBT

Politik / Masalah Internal Partai Tak Bisa Ditutupi

Politik / Perilaku yang Memalukan Kader

Politik / Humphrey Djemat Minta Nasihat Hamzah Haz

Depok / Kota Depok Perangi LGBT


Baca Juga !.