Jumat, 16 November 2018 08:39 WIB
pmk

Ekonomi

Pemerintah Harus Menjaga Iklim Investasi di Indonesia

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Isu investasi berbasis teknologi atau industri 4.0, potensi menimbulkan menimbulkan sejumlah dampak positif maupun negatif  dari segi iklim bisnis di Indonesia.

Indonesia perlu memikirkan cara agar investor tetap berinvestasi di Indonesia. Investasi menjadi andalan untuk tetap memacu pertumbuhan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Invesatu menjadi poin krusial di tengah potensi 50 juta orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaan karena revolusi industri 4.0.

Eka Sastra, Anggota DPR-RI mengatakan, terkait industri 4.0, proses produksi sudah menggunakan big data. Mekanismr ini membedakan industri 4.0 dengan industri pada terdahulu.

“Soal revolusi industri 4.0 ini bukan soal siap atau tidak tapi bagaimana kita terlibat di dalamnya”, ujarnya dalam diskusi Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) bertajuk Menjaga Kelangsungan Investasi Indonesia.

Dalam diskusi yang sama, pengamat ekonomi dari UGM Tony Prasetiantiono menyampaikan pemerintah sejauh ini sudah menyiapkan lima sektor industri untuk dihadapkan pada revolusi industri 4.0.

Sektor itu adalah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Sedangkan industri lainnya diluar ke-5 sektor tersebut tetap akan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang pendapatan negara, serta penyerap tenaga kerja.

Ekonom UGM tersebut lebih lanjut menyampaikan, salah satu upaya Indonesia untuk stabilitas rupiah salah satunya adalah dengan mengandalkan ekspor dan investasi.

Faktor-faktor itu saling berkaitan sebab untuk ekspor diperlukan kegiatan industri dan industri amat erat berkaitan dengan investasi. "Pemerintah sudah bekerja keras untuk menarik investasi sebanyak mungkin," ujar dia.

Namun berkebalikan dengan hal tersebut, fakta di dalam negeri menunjukkan sejumlah investor justru merasa tidak nyaman. Alasan utamanya adalah adanya regulasi-regulasi tertentu yang berujung peningkatan biaya produksi.

Regulasi yang muncul salah satunya dilatarbelakangi oleh perlunya pemerintah meningkatkan pendapatan negara, kemudian direalisasikan dengan menaikkan tarif pajak, bea, cukai, dan retribusi. Retribusi resmi ini menyebabkan para pelaku industri dalam kondisi dilematis, dimana mereka terpaksa menahan produksi untuk menghindari peningkatan biaya.

Peningkatan kapasitas produksi akan mengarahkan aktivitas usaha berbalik dari menghasilkan keuntungan menjadi pemicu kerugian Sebab, peningkatan produksi berarti peningkatan jumlah pajak, bea, cukai, dan retribusi yang harus dibayar.

Hal ini dibenarkan oleh Toni Tanduk dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. “Jika Indonesia ingin mengajak pihak lain untuk berinvestasi, perlu diperhitungkan bagaimana menjaga keberlangsungan investasi itu di Indonesia”.

Senada deng, Toni Prasetiantiono menambahkan pentingnya menghadapi persaingan investasi dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara

“Dukungan terhadap investasi yang sudah ada di Indonesia menjadi penting, misalnya dengan membangun infrastruktur dan membuat regulasi-regulasi yang menunjang kegiatan produksi”, tambahnya.

Industri bisa saja mengurangi kapasitas produksi untuk mencegah kerugian. Dalam skenario itu, negara dan pekerja akhirnya akan ikut merugi. Sebab, negara dan pekerja kehilangan potensi pendapatan. Negara juga merugi karena lapangan kerja gagal tercipta akibat industri menahan atau bahkan memangkas produksi.

Bila kondisi ini berlanjut, investor akan memilih hengkang ke negara lain yang lebih mendukung pengembangan modalnya. Skenario itu tidak bagus untuk Indonesia yang tengah bekerja keras menarik investasi sebanyak mungkin.

Calon investor bukan tidak mungkin  menghapus Indonesia dari daftar calon lokasi penanaman modal, bila muncul fakta, ternyata banyak investor di Indonesia malah justru memindahkan usaha ke negara lain.

Dalam diskusi FDEP, Eka Sastra turut memberi contoh dari industri tembakau. Dia mengatakan regulasi terkait tembakau abu-abu, bisa menjadi penyebab utama investor di industri ini enggan mempertahankan bisnis di Indonesia.

Kondisi inj memberi dampak krusial, seperti diketahui pada tahun 2017 sektor tembakau menyumbangkan Rp 149 triliun atau 10 persen dari target pendapatan APBD.

 Sektor itu juga mempekerjakan total 6,4 juta orang yang terdiri dari petani tembaku, petani cengkeh, pekerja pabrik, hingga pekerja di sektor distribusi produk tembakau. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #investasi 

Berita Terkait

Anggota Dewan Gagas Investasi Pelabuhan

Politik

Investasi Emas Kini Makin Mudah

Jakarta Raya

Perusahaan Swiss Tanam Modal Ratusan Juta Dollar

Ekonomi

BKPM Optimistis Investasi Rp 765 Triliun

Indobisnis

IKLAN