Minggu, 18 November 2018 02:49 WIB
pmk

News in Depth

E-KTP Tercecer, Kok Bisa?

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - INDONESIA Police Watch (IPW) menilai ada banyak kejanggalan dan keanehan dalam pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kasus tercecernya ribuan KTP elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/5) lalu. "Semula pejabat Kemendagri mengatakan e-KTP itu rusak, tapi tidak terlihat kerusakan berarti di fisik e-KTP itu," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat berbincang dengan INDOPOS, Jumat (1/6) lalu.

Kejanggalan lainnya, masih kata Neta, Kemendagri telah menyimpan terlalu lama fisik e-KTP yang disebut telah rusak dan salah dalam penginputan data. Padahal, seharusnya e-KTP tersebut harus segera dimusnahkan, setelah didokumentasikan oleh kementerian tersebut agar tidak disalahgunakan oleh siapapun.

"Kalau pun ada data-data yang salah, kenapa e-KTP itu disimpan terlalu lama dan tidak dimusnahkan atau digunting. Sehingga KTP itu rawan disalahgunakan. Sebab bagaimana pun karena fisiknya bagus, siapa pun tidak ngeh jika data-data di KTP itu salah," kritiknya.

Ironisnya, sambung dia, kasus tercecernya e-KTP itu terjadi, disaat masih banyak masyarakat yang justru belum memiliki KTP elektronik itu. "Sementara di Bogor begitu banyak e-KTP terbuang atau tersimpan di gudang," imbuh dia.

Dia pun mendesak kasus ini segera diusut tuntas, supaya diketahui secara persis motif dibalik tercecernya ribuan e-KTP tersebut. "Meskipun masyarakat tidak bisa berharap banyak. Sebab polisi dan Kemendagri belum apa-apa sudah mengatakan tidak ada pidana dibalik kasus e-KTP ini,” ungkapnya.

Neta berpandangan, DPR harus turun tangan untuk mengusut kasus ini. Caranya, dengan membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) atau Tim Pencari Fakta Independen, guna mengusut apakah, e-KTP invalid ini sudah pernah disalahgunakan atau tidak dalam Pilkada, Pemilu, Pileg, dan Pilpres. Menurutnya, harus ada kejelasan, apakah pernah dipakai untuk kegiatan politik atau ekonomi?

"Bagaimana pun penyimpanan e-KTP invalid yang terlalu lama di sebuah tempat berpotensi disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kritiknya. DPR juga, harapnya, bisa mendorong agar KTP tersebut segera dimusnahkan dengan cara dibakar, setelah didata dan didokumentasikan. Langkah ini guna mencegah agar e-KTP tidak disalahgunakan.

"Ini perlu segera dilakukan karena Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengindikasikan adanya e-KTP palsu yang dibuat di beberapa negara di luar negeri," imbuhnya.

Selain itu, pemusnahan e-KTP juga bertujuan untuk mencegah kasus pidana lainnya yang berkaitan penggunaan KTP ganda. Berdasarkan data IPW, ada banyak kasus penipuan dengan pola transfer perbankan yang diduga pembukaan rekeningnya menggunakan KTP palsu.

"Apakah semua ini ada kaitan, hanya tim pencari fakta independen yang bisa mengusutnya. Karena polisi sejak awal sudah mengatakan tidak ada pidana dalam kasus ini (kasus e-KTP tercecer di Bogor)," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto saat dikonfirmasi enggan memberikan pernyataan. Dia juga urung memberikan data terkait penanganan kasus KTP ganda oleh pihaknya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut hanya ada dua kardus eKTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu pun sudah dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut diketahui setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Bogor.

"Dari hasil penyelidikan memang diketahui kalau kondisi KTP tersebut sudah rusak," kata Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi INDOPOS, Senin (28/5) lalu. Dari penyelidikan tersebut, terungkap ada dua kerusakan pada e-KTP tersebut.

Kerusakan pertama terdapat pada materinya. Kerusakan kedua ada pada input datanya.

"Kerusakan karena materinya secara fisik telah rusak atau gagal cetak. Sementara kerusakan pada input datanya, karena ada data yang tidak sesuai antara waktu atau identitas pada eKTP," urainya.

Atas kerusakan tersebut, e-KTP tersebut akan disimpan di gudang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Semplak, Bogor. Namun saat mau dibawa dari kantor Dukcapil Pasar Minggu, di luar dugaan, e-KTP tersebut tercecer dari mobil ekspedisi.

"Tapi jumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan di media sosial. KTP-KTP itu (rusak) memang disimpannya di gudang tempat penyimpanan," ungkapnya. Kepada wartawan, Kapolres Bogor AKBP AM Dicky juga mengungkapkan hal senada.

Selain e-KTP, menurutnya saat itu, ada pula barang-barang lainnya yang hendak diantarkan ke gudang tersebut. "Adapun barang-barang lain juga yang ikut dipindahkan seperti meja, kursi, lemari, dan barang tidak terpakai lainnya. Termasuk e-KTP yang memang secara berkala dilakukan," ucapnya.

Dicky menambahkan, dari hasil penyelidikan juga tidak ditemukan unsur tindak pidana. "Dari hasil penyelidikan, belum menemukan perbuatan melawan hukum terkait tercecernya eKTP yang terjadi di perempatan Salabenda tersebut," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah memeriksa sebanyak 17 saksi dari Staf Ditjen Dukcapil Kemendagri, sopir dan warga sekitar di lokasi tercecernya eKTP. Atas pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

"Tidak ada unsur tindakan melawan hukum dalam kasus ini. Murni ketidaksengajaan sehingga barang itu terjatuh," pungkasnya. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #buntut-kasus-e-ktp-tercecer-di-bogor #e-ktp 

Berita Terkait

Disdukcapil Siap Jemput Bola Warga Badui

Banten Raya

Perekaman E-KTP Banten Sudah 99 Persen

Banten Raya

Ratusan Ribu Warga Belum Perekaman e-KTP

Banten Raya

Ini Aliran Uang e-KTP yang Jadi Bancakan

Hukum

Kemendagri Blokir 6 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Headline

IKLAN