Selasa, 20 November 2018 03:31 WIB
pmk

News in Depth

Bongkar Gudang Kemendagri, Ada 805.311 e-KTP Invalid

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - INSIDEN tercecernya enam ribuan e-KTP di jalan Salabenda Kabupaten Bogor Sabtu (26/5) lalu membuka tabir betapa semrawutnya proyek bernilai triliunan rupiah itu. Pengelolaan dan pelaksanaannya nyata belum tertata dengan baik.

Bagaimana Standar Operating Prosedur (SOP) pemindahan e-KTP rusak dari Dukcapil ke gudang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)? Kok bisa, jasa ekspedisi diminta mengirimkan e-KTP invalid ke gudang tanpa pengawasan dari Kemendagri?

Karena kasus tersebut, publik akhirnya tahu isi gudang Kemendagri. Tempat disimpannya ratusan ribu e-KTP invalid.

Tercatat, sejak tahun 2010/2011 hingga 2018 ada 805.311 eksemplar e-KTP invalid di gudang Kemendagri. Jumlah itu pun bisa bertambah, mengigat e-KTP itu dinamis.

”Ini masih bisa bertambah ya, e-KTP itu kan dinamis. Kalau dulu (misal) dia bujang lalu menikah, kan ganti KTP-nya. Kemudian, salah nama atau tanggal lahir juga ganti. E-KTP yang lama ditarik. Undang-undang mengatakan, kalau e-KTP baru diterbitkan, maka yang lama harus ditarik Dukcapil,” jelas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrullah di Bogor, Rabu (30/5) lalu.

Dari segi aturan pun, lanjut dia, selama 8 tahun ini e-KTP rusak itu hanya didiamkan tanpa ada upaya pemusnahan. Memang, jika melihat dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) huruf n disitu disebutkan bahwa e-KTP rusak atau ganda setelah dilakukan verifikasi dan blanko e-KTP tidak diserahkan ke penduduk maka blanko e-KTP diserahkan ke Kemendagri untuk dimusnahkan.

Tapi nyatanya, jelas dia, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas tentang bagaimana metode pemusnahan e-KTP invalid itu.

Karena munculnya kasus itu membuat publik curiga, Dukcapil berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri akhirnya merumuskan aturan baku pemusnahan, Jumat (1/6). Pihaknya menindaklanjuti Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) huruf n berupa Surat Edaran kepada instansi Dukcapil di kabupaten/ kota tentang penatausahaan e-KTP rusak atau invalid.

Zudan menjelaskan, definisi e-KTP yang rusak atau invalid ini berupa e-KTP yang ada salah data, salah foto atau tandatangan, rusak secara fisik, perubahan elemen data serta perpindahan penduduk. Nantinya e-KTP rusak atau invalid, Dukcapil daerah harus mencatat dan memotong bagian ujung kanan atas pada setiap keping e-KTP.

”Kita membuat e-KTP (rusak) ini betul-betul tidak bisa disalahgunakan karena kan di masyarakat timbul kecurigaan untuk kemenangan Pileg, Pilpres. Oleh karena itu agar masyarakat tidak ada praduga lagi, dipotong dulu. Ini (e-KTP yang dipotong) sudah disfungsi,” tegasnya, saat melakukan pemotongan e-KTP invalid di gudang Kemendagri.

Kemudian setelah dipotong, e-KTP invalid itu dikirim ke Ditjen Dukcapil Jakarta minimal satu bulan sekali dengan menyebutkan jumlah dan penyebab kerusakan atau invalid yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Selanjutnya Zudan mengatakan, pihaknya akan memusnahkan ratusan ribu e-KTP rusak usai perhelatan Pemilu 2019. Kata dia, tidak dimusnahkannya saat ini seperti yang diamanatkan Permendagri karena bersinggungan dengan kasus korupsi e-KTP.

Menurutnya, meskipun KPK tidak memerlukan e-KTP rusak sebagai barang bukti, akan tetapi e-KTP rusak masih disimpan untuk keperluan politik dan pembuktian lain agar masyarakat percaya fisiknya masih ada. ”Kalau dihancurkan semua barangnya (e-KTP rusak) orang nggak percaya. Mana? Padahal sudah dihancurkan semua,” cetus Zudan.

Lebih jauh lagi, Zudan memastikan, tidak ada penyalahgunaan e-KTP invalid untuk kepentingan politik ataupun ekonomi. Sebab, imbuhnya, satu orang hanya mempunyai satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tersimpan dan terverifikasi dalam data base Kemendagri.

Selain itu, e-KTP rusak atau invalid yang sudah dipotong, otomatis chip-nya tidak akan bisa terbaca di card reader. ”Misal, kecolongan dalam pemilu nggak mungkin lah, kecuali pemalsuan e-KTP. kalau ini kan KTP asli, kalau pemalsuan kan sudah tugas polisi itu. Tugas penyelenggara pemilu untuk memonitoringnya. Saya menyarankan KPU pake card reader untuk melihat asli atau palsunya,” sarannya.

Kemendagri telah mengerahkan 50 pegawai guna memotong bagian kanan atas kartu identitas itu agar tidak disalahgunakan. Meski begitu, e-KTP rusak itu masih bisa digunakan untuk kepentingan lain. Selama tidak bertentangan dengan proses-proses pembuktian di depan hukum, e-KTP itu masih menjadi identitas kependudukan sah.

"Misal untuk memastikan KTP palsu atau asli, untuk kepentingan pembuktian lain misal pemeriksaan BPK, BPKP, dokumen identitas itu masih ada," ucap Zudan.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku heran ditemukannya jutaan KTP elektronik yang sudah rusak masih disimpan di dalam gudang. Dirinya pun meminta Komisi II DPR, selaku mitra kerja dari Kemendagri segera mempertanyakan kasus tersebut.

"Saya meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri memberikan penjelasan mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan (di gudang) dan tidak segera dimusnahkan," ucapnya, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dia pun menegaskan, e-KTP yang sudah usang itu rentan disalahgunakan untuk dalam pelaksanaan Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019 nanti. "Jangan sampai ini dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada ataupun Pemilu," cetusnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta agar Kemendagri dan Kepolisian menelusuri dan mengusut kerjadian ini serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab. "Pastinya kasus ini harus diusut sampai tuntas," tegasnya.

Selain itu, lanjut politisi Golkar ini, Kemendagri harus mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak. "Meminta Komisi II DPR juga mendorong Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP, mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak mungkin menyalahgunakan data penduduk e-KTP. Apalagi mengaitkannya dengan Pilkada dan Pemilu 2019.

”Saya siap mempertaruhkan kehormatan untuk menjamin data KTP tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, baik Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden,” tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat tenang dan tidak cemas dengan kemungkinan identitas KTP disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mendagri sudah menerjunkan tim investigasi dilingkungan internal Kemendagri.

Menurut Tjahjo, tim investigasi sudah bekerja untuk mengantisipasi ancaman identitas diri menjadi alat politik oleh oknum-oknum tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. ”Saya berharap internal Kemendagri segera menyampaikan hasil investigasi," kata Tjahjo. (jaa/dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #buntut-kasus-e-ktp-tercecer-di-bogor #e-ktp 

Berita Terkait

Disdukcapil Siap Jemput Bola Warga Badui

Banten Raya

Perekaman E-KTP Banten Sudah 99 Persen

Banten Raya

Ratusan Ribu Warga Belum Perekaman e-KTP

Banten Raya

Ini Aliran Uang e-KTP yang Jadi Bancakan

Hukum

Kemendagri Blokir 6 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP

Headline

IKLAN