Hukum

Dianggap Langgar UU No.24/2009, Presiden Digugat LSM

Redaktur: Nurhayat
Dianggap Langgar UU No.24/2009, Presiden Digugat LSM - Hukum

LAPOR - Aktivis YLBHI, Muhamad Isnur saat berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat, (8/6). Foto: Risman/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggugat Presiden RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Ketua DPR RI. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Raya, Jakarta, Jumat, (8/6).

LSM yang tergabung dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, menamakan diri sebagai Tim Advokasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbahasa Indonesia Resmi.

Aktivis YLBHI, Muhamad Isnur, yang tiba di PN Jakarta Pusat sekira pukul 10:45 WIB, menjelaskan, kedatangan tim advokasi, YLBHI, ICJR dan LBH Masyarakat untuk mendaftarkan hasil kajian mereka terkait kelalaian Presiden menjalan UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. "Tim mau mendaftarkan gugatan terkait kelalailan Presiden menjalankan UU No 24 tahun 2009," kata Dia.

Isnur lebih lanjut menjelaskan, Presiden telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menerjemahkan KUHP secara resmi dalam bahasa Indonesia. Sehingga kelalaian ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. "Kelalaian ini jelas merugikan banyak pihak," tutupnya. (cr-1)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.