Selasa, 19 Juni 2018 11:28 WIB
bjb idul fitri

Hukum

Korupsi Bupati Tulungagung Tidak Terkait Pilkada

Redaktur: Redjo Prahananda

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

INDOPOS.CO.ID - Calon kepala daerah (cakada) kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini menimpa Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Banyak pihak menduga, OTT kedua pejabat daerah tersebut berkaitan dengan Pilkada. Namun Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang belum berani berspekulasi karena KPK belum melakukan pendalam

BACA JUGA : Viral! Install Aplikasi Lazada sekarang dapat Diskon Hingga 80% dan Gratis Ongkir Selama Ramadhan

"Kasus terakhir ini (Bupati Tulungagung) sudah penyerahan (berkas) ketiga. Jadi, tidak ada kaitan dengan Pilkada," ungkap Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/6) dini hari.

Guna mencegah cakada kembali terjaring operasi KPK, Saut mengimbau agar mereka menjaga diri dari godaan gratifikasie. Sebab, KPK siap melakukan penindakan bila telah mengantongi 2 alat bukti. "Nanti kalau kami punya bukti, pasti (sebuah dugaan) akan bakal kami tindak lanjuti, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka," tegas Saut.

Sementara itu terkait nasib Bupati Tulungagung dalam gelaran Pilkada 2018, Saut mengatakan, KPK tidak bisa menghentikan proses kampanye. Sebab, sesuai regulasi, status tersangka belum bisa menggugurkan kepesertaan seseorang dalam pemilu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. "KPU tidak bisa menghentkan (proses kampanye) itu kan. Pasti akan lanjut. Ketentuannya begitu," terangnya.

Namun demikian, bila proses kempanye berlanjut dan calon tersebut kembali terpilih, Saut mengaku ingin melihat lagi pelantikan pejabat daerah di dalam penjara."Kami tidak menghendaki. Tapi kalau nanti kemudian terpilih, kejadian seperti itu lagi bakal terulang, dilantik di rumah tahanan,"

Kalau sebuah perkara sudah bersatus hukum tetap dan cakada menjadi terpidana, maka ketika terpilih dia dilantik meski di dalam rumah tahanan. Tapi, seketika itu juga, posisi dia langsung digantikan oleh wakil.

Kejadian ini pernah terjadi pada 2013 lalu. Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih pelantikan di Rutan Pomdam Guntur Jaya, Jakarta Selatan. Padahal, Hambit  tersangka kasus suap sebesar Rp 3 miliar terhadap mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 seolah menjadi pelindung bagi kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Dalam UU mencantumakn, kepala daerah baru bisa diberhentikan bila sudah  berstatus menjadi terdakwa.

(rej)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ott-blitar-tulungagung #kpk #saut-situmorang #syahri-mulyo 

Berita Terkait

IKLAN