Selasa, 16 Oktober 2018 06:55 WIB
pmk

News in Depth

Pemkab Tangerang Nekat Bolehkan PNS Mudik Pakai Mobil Dinas, Ini Alasannya

Redaktur: Juni Armanto

MERAYAP-Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Tol Fungsional Trans Jawa Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (11/6) sore. Pemudik yang menggunakan jalur tersebut diarahkan keluar di Gringsing, sebelum jembatan Kalikuto, karena pekerjaannya yang belum rampung. Foto: Raka Denny/Jawa Pos

INDOPOS.CO.ID - Meski pemerintah pusat melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk mudik. Toh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang nekat mempersilakan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tangerang Komarudin mengatakan, ada beberapa pertimbangan dan alasan pembiaran pegawai membawa mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman. Ini di antaranya mengindari kerusakan kendaraan dan pencurian kendaraan bermotor. Apalagi, kasus pencurian rumah kosong dan kendaraan saat lebaran sering terjadi di kota tersebut.

"Kalau dibawa kan ketahuan. Jika mobil rusak atau ada sesuatu di jalan ya tanggung jawab PNS. Kalau dibiarkan di rumah yang ditakutkan dicuri pelaku kejahatan,” katanya kepada INDOPOS saat dikonfirmasi, Selasa (12/6).

Menurut dia, jika kendaraan itu dipergunakan oleh PNS mudik juga untuk mempercepat mereka kembali ke Kabupaten Tangerang agar dapat bekerja tepat waktu. Sehingga, tidak ada lagi pejabat eselon III dan IV telat bekerja usai cuti bersama. "Kalau mereka telat pasti akan ada sanksi tegas. Jadi kami akan lihat dan awasi PNS yang telat masuk kerja," ujar Komarudin.

Dijelaskan dia juga, kasus pencurian rumah kosong dan kendaraan meningkat di Kabupaten Tangerang saat lebaran. Ini mengingat banyak warga yang mudik dan enggan menitipkan tempat tinggalnya ke kepolisian dan tetangga yang tak mudik. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu maka pihaknya mempersilakan aset negara itu untuk mudik.

”Sekarang ini kan zamannya pencurian rumsong (rumah kosong). Bahaya kalau ditinggal mau itu di rumah atau pusat pemerintahan. Maka dari itu lebih baik dibawa biar tenang,” ucapnya

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/21/M.KT.02/2018 tentang Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas bagi PNS. Larangan tersebut bertujuan menegakkan kedisiplinan PNS dan menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melarang PNS untuk menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. (cok)

 




TOPIK BERITA TERKAIT: #mudik-2018 #pemkab-tangerang #pns-mudik-pakai-mobil-dinas #mudik-2018 

Berita Terkait

IKLAN