Sabtu, 23 Juni 2018 03:04 WIB
bjb idul fitri

Nasional

Fadli Zon Sayangkan Pejabat Negara ke Israel

Redaktur: eko satiya hushada

PENASEHAT PRESIDEN - Yahya Cholil Staquf, saat dilantik Presiden menjadi anggota Watimpres (foto: ist)

INDOPOS.CO.ID - Kunjungan Watimpres Yahya Cholil Staquf ke Israel masih menuai kritik. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ia menyoal Gus Yahya –panggilan Yahya Cholil Staquf- yang merupakan pejabat Negara, hadir memenuhi undangan Negara penjajah. Ini tentu mencederai politik luar negeri dan melukai rakyat Palestina.  

"Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina,” kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya, yang diterima media ini, Rabu (13/6).

BACA JUGA : Viral! Install Aplikasi Lazada sekarang dapat Diskon Hingga 80% dan Gratis Ongkir Selama Ramadhan

Selain itu, kata Fadli, tindakan Gus Yahya, bisa melanggar konstitusi dan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam konstitusi tertulis tegas penentangan segala bentuk penjajahan.

Dikatakan, Israel berdasarkan serangkaian resolusi yang dikeluarkan PBB, merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran kemanusiaan terhadap Palestina. Mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang pembagian wilayah Palestina dan Israel, Resolusi 2253 tahun 1967 tentang upaya Israel mengubah status Jerusalem, Resolusi 3379 tentang Zionisme tahun 1975, Resolusi 4321 tahun 1988 tentang pendudukan Israel dalam peristiwa intifada.

"Berdasarkan catatan statistik otoritas Palestina, sejak tahun 2000 hingga Februari 2017, sebanyak 2.069 anak Palestina tewas akibat serangan Israel,” tegasnya.

Bahkan menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pada serangan Israel ke Jerusalem Timur dan Tepi Barat pada 2014, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) menyatakan, serangan tersebut mengakibatkan kematian warga sipil tertinggi sejak 1967.

Masih menurut Fadli, dari Laporan OCHA tahun 2014 yang berjudul 'Fragmented Lives'  menyebutkan, akibat okupasi Israel di Jalur Gaza, terdapat 1,8 juta warga Palestina menghadapi peningkatan permusuhan paling buruk sejak 1967 dengan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh, lebih dari 11.000 orang terluka dan 100.000 orang terlantar. Laporan tahun 2017 pun menunjukan situasi tak berubah. Akibat agresivitas Israel, terdapat 2,8 juta warga Palestina yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan kemanusiaan.

"Inilah yang mendasari sikap konstitusi kita. Di mana secara de facto dan de jure Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel. Sehingga, kunjungan anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain bertentangan dengan konstitusi, rentan ditafsirkan sebagai simbol pengakuan pejabat negara Indonesia secara de facto atas keberadaan Israel,” tegasnya.  Menurut Fadli, ini sangat berbahaya dan memprihatinkan. Lebih jauh, kunjungan Staquf juga kontraproduktif bagi agenda diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

Pembelaan Staquf yang menyatakan kunjungannya dalam kapasitas pribadi, kata Fadli, tak dapat diterima. Staquf, menurut Fadli, adalah penasihat Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Posisinya setingkat menteri yang berarti juga pejabat negara. Dan jabatan tersebut selalu melekat, tak bisa dipisahkan. Artinya, sebagai pejabat negara sikap politik luar negerinya harus tunduk pada konstitusi dan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

"Selain bermasalah secara prosedural, saya melihat kunjungan anggota Wantimpres ke Israel juga mengandung cacat moral. Di tengah agresivitas serangan Israel ke Palestina belakangan ini, ironis jika ada ada pejabat negara Indonesia berkunjung ke Israel. Kunjungan tersebut jelas menunjukkan sikap yang sangat tak sensitif. Selain itu, ironisnya lagi, kunjungan Staquf juga bisa dinilai oleh dunia internasional sebagai justifikasi simbolis dukungan pejabat negara Indonesia terhadap tindakan Israel selama ini," kata Fadli.

Disebutkan, mengingat sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, kehadiran Staquf di Israel sangat tidak konstruktif. Bahkan kontraproduktif. Apalagi jika kita perhatikan pembicaraan Yahya Staquf di Forum Global AJC, tak ada pernyataan Staquf yang menyiratkan dukungan terhadap Palestina.

“Bahkan dari video yang beredar, tak ada kata Palestina dalam pernyataan Staquf. Apakah ini menandai sikap polugri Indonesia yang sudah meninggalkan prinsip bebas aktifnya? Atau telah mengubah kebijakan terhadap Israel?" Tanya Fadli.

Karena itu, menurutnyam sangat penting bagi pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi sekaligus teguran terhadap kunjungan anggota Wantimpres Staquf, yang menyandang status sebagai pejabat Negara. (esa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #yahya-cholil-staquf #fadli-zon 

Berita Terkait

IKLAN