Kemenkumham Kembalikan PKPU Pencalonan, Pengamat: Tindakan Tidak Tepat

INDOPOS.CO.ID – Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai, pengembalian PKPU pencalonan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu merupakan tindakan tidak tepat. 

Pasalnya dari sisi substansi, PKPU tersebut menjadi ranah KPU sebagai lembaga mandiri yang memiliki otoritas untuk menetapkan. Terlebih, segala prosedur sudah dijalankan KPU, mulai dari rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah, kemudian memutuskan melaui rapat pleno, sehingga bila masih ada yang berkeberatan silahkan diuji ke Mahkamah Agung.

Hadar juga menilai, jika Kemenkumham bertindak seperti seakan menghambat bahkan memaksa KPU merubah PKPU tersebut, maka dikhawatirkan Kemenkumham tidak menghargai kemandirian KPU dan berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu.

“Kalau pemerintah ingin melancarkan penyelenggaraan pemilu kita khusunya tahapan pencalonan yang tidak lama lagi ini, lebih baik diundangkan saja,” tutur Hadar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Kamis (21/6).

Baca Juga :

Penundaan Sidang Putusan PKPU PT KCN

Maka dari itu, Hadar berharap demi memperlancar tahapan pelaksanaan pemilu 2019, maka ia mendorong KPU untuk segera mengundangkan PKPU Pencalonan tersebut. 

“Masih ada beberapa PKPU yang masih menunggu pengesahan pemerintah, yakni PKPU Penjadwalan Kampanye Pemilu, PKPU dana Kampanye dan PKPU Capres/Cawapres,” pungkasnya. 

Sebelumnya, PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak kunjung diundangkan Kemenkumham. Lembaga yang dipimpin Yasonna H Laoly itu mengembalikan draft PKPU ke KPU karena pasal yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. (jaa)

Komentar telah ditutup.