Sabtu, 17 November 2018 07:49 WIB
pmk

Megapolitan

Ombudsman RI Soroti Lapas Pemuda Tangerang

Redaktur: Ali Rahman

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II Tangerang.

INDOPOS.CO.ID - Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) segera memperbaiki kekurangan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas II Tangerang. Alasannya, fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada narapidana ini belum memadai sama sekali. Apalagi, dugaan munculnya keributan para napi ini di picu hal tersebut.

Hal itu diungkapkan Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, saat dikonfirmasi, Kamis (21/6).

"Benar pelayanan di lapas di kota ini masih belum memadai sekali. Dari mulai fasilitas sampai pelayanan belum mendapat nilai bagus. Jadi harus diperhatikan Kemenkumham," katanya.

Perbaikan dua hal itu, lanjut dia, harus cepat dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat, jumlah lapas di Kota Tangerang ini sangat banyak dengan jumlah warga binaan yang mencapai ribuan orang.

Diakui Rayahu, dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pihaknya ke lapas tersebut pada Selasa (19/6), lalu, ditemukan beberapa persoalan. Seperti, banyak kamera pengintai atau closed circuit television (CCTV) rusak. Kemudian kecilnya jatah uang berobat. Hingga, sedikitnya porsi jatah makanan warga binaan yang diberikan pihak lapas.

"Mereka ini juga kan manusia, harusnya diberikan pelayanan yang baik. Mereka ada disini karena menjalani hukuman, dan semua sudah dibiayai oleh negara. Jadi memang masih banyak kekurangan pelayanan di dalam lapas ini," paparnya.

Menurutnya, ada persoalan pelayanan tersebut dapat memicu aksi keributan antara sesama narapidana di dalam lapas. Dan itu juga kata dia, tak akan dapat diantisipasi oleh pengelola lapas sendiri. Sehingga, tak ayal kasus itu membuat banyak napi melarikan diri.

"Kan sudah banyak kejadian seperti ini. Kalau memang Kemenkumham tidak punya dana, pengelola lapas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana mau tau keributan di lapas kalau CCTV mati dan rusak," ujar Ninik.

Dalam catatan Ombusdman RI jumlah makanan yang dibagikan kepada 2.585 warga binaan di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang kurang mencukupi. Yakni porsi yang diberikan masih setengah dari kebutuhan gizi yang dibutuhkan orang dewasa. Dan juga jatah obat yang diberikan kepada setiap narapidana hanya Rp1.000. Padahal biaya pengobatan para napi itu mencapai Rp30 ribu/orang.

Belum adanya kerja sama dengan pemerintah daerah oleh Kemenkumham membuat pelayanan buruk ini di dapati oleh Ombusdman RI. Selain itu juga perawatan terhadap CCTV tidak pernah ada dan membuat pengawasan narapida tidak optimal dilakukan para sipir dan pegawai lapas.

Menanggapi itu, Kepala Lapas Pemuda Kelas II Tangerang, Malik Subiyanto menuturkan, jika jajarannya maih terus melakukan perbaikan atas kekurangan pelayanan dan fasilitas pelayanan kepada narapidana yang ada. Salah satunya terhadap perbaikan CCTV yang rusak. Ada pun belum dilakukannya perbaikan itu disebabkan anggaran tersebut belum di dapatkan dari pusat.

"Mungkin tahun ini anggarannya turun. Harusnya di servis karena ada beberapa kamera yang rusak. Untuk yang lain akan menyusul," tuturnya. (cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ombudsman-ri #pemuda-kelas-ii-tangerang #ninik-rahayu 

Berita Terkait

IKLAN