Kamis, 20 September 2018 01:58 WIB
pmk

Hukum

KPK Perpanjang Penahanan 5 Tersangka Kasus Purbalingga

Redaktur: Nurhayat

Bupati Purbalingga, Tasdi saat ditahan KPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Foto:Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Masa penahanan 5 anggota DPRD Kota Malang, kembali diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-5 orang tersebut diantaranya Tasdi (Bupati Purbalingga), Hadi Kiswanto (Kepala ULP Pemkab Purbalingga), kontraktor Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan.

"Perpanjangan penahanan untuk 5 tersangka, dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Purbalingga terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Purbalingga,"Kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada media di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/6).

Dijelaskan Febri juga bahwa, perpanjangan penahanan itu dilakukan selama 40 hari ke depan, terhitung hari ini sampai 31 Juli 2018 mendatang.

"Sehingga dalam 2 hari kerja pertama di KPK setelah cuti bersama, tim di penindakan langsung aktif melakukan kegiatan, termasuk diantaranya pemeriksaan saksi dan tersangka serta perpanjangan penahanan terhadap 24 tersangka yang sdg ditangani di tingkat penyidikan,"jelas Alumnus Univwrsitas Gadjah mada Yogyakarta tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Tasdi sebabagi tersangka karena diduga menerima komitmen fee Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua tahun 2018, senilai Rp 22 miliar.

Selain itu,diduga pemberian itu merupakan komitmen fee sebesar 2,5 persendari total nilai proyek sebanyak Rp 500 juta dari proyek berjangka selama 3 tahun sejak 2017-2019 senilai total Rp 77 miliar.

Saat OTT, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 100 juta dalam pecahan seratus ribu dan mobil avanza. Dana tersebut diduga hasil tindak pidana korupsi.

Sebagai pihak diduga penerima, Tasdi dan Hadi Iswanto disangkakan melanggar pasal 12 huruf aatau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 b, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara sebagai pihak diduga pemberi Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf atau pasal 13c UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (nue)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #korupsi-purbalingga #bupati-purbalingga #kpk 

Berita Terkait

IKLAN