Kamis, 15 November 2018 03:45 WIB
pmk

Headline

Potensi Kerawanan Jawa Berkurang

Redaktur: eko satiya hushada

DEFILE-Ratusan personel TNI dalam rangka puncak perayaan HUT TNI ke-72 di Pelabuhan Indahkiat, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Kamis (5/10/2017). DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA/JPG

INDOPOS.CO.ID - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto enggan menanggapi tudingan ketidaknetralan oknum di institusinya yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya, dia memastikan bahwa Polri akan berupaya semaksimal mungkin menjaga netralitasnya dalam perhelatan Pilkada 2018. Sebelumnya, SBY menengarahi adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh oknum TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Itu disampaikan presiden Indonesia ke-6 itudi Bogor, akhir pekan kemarin.

Di sisi lain, Polri juga akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban seluruh tahapan pilkada serentak di 171 daerah yang akan digelar 27 Juni 2018.

"Kita upayakan semaksimal mungkin (menjaga keamanan dan ketertiban) agar pelaksanaan pilkada bisa berlangsung dengan baik," kata Setyo, kemarin.

Dalam pesta demokrasi itu, Polri juga berharap masyarakat ikut terlibat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sebab hal tersebut bukan hanya menjadi tugas Polri semata melainkan juga masyarakat secara umum.

"Antara aman dan tidak aman itu kerja sama kita semua. Tugas kami dari Polri adalah mengamankan, tetapi masyarakat juga mempunyai tangung jawab untuk bersama-sama menjaga (keamanan dan ketertiban)," ujar Setyo.

Oleh karena itu, kerja sama antara Polri dan masyarakat dibutuhkan guna menekan potensi kerawanan pilkada. Ini juga mengingat potensi kerawanan pilkada mempunyai volume dan pola yang berbeda di tiap-tiap daerah. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

"Di daerah ini potensi kerawanan cenderung berkurang mengingat  masyarakatnya lebih memahami, dan dari pihak calon-calonnya tidak terpolarisasi," ujar Setyo. "Begitu juga dengan Kalimantan Barat, jelas-jelas ini (aman)," imbuhnya.

Terkait potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan pilkada, Setyo mengakui, bahwa pihaknya telah mendeteksi sejumlah kejahatan konvensional termasuk tindak pidana terorisme. "Di dalam rencana pengamanan pilkada, ancaman kejahatan konvensional termasuk terorisme sudah masuk," ungkapnya.

Dari sejumlah kasus itu, beberapa pelaku di antaranya bertujuan mengacaukan jalannya pilkada. Hal ini terungkap salah satunya dari penangkapan terduga pelaku di Pamanukan, Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/6). "Sebetulnya target tidak terlalu spesifik, yang mereka capai adalah rasa takut mayarakat. Dia tidak menyasar si A atau si B, tapi menimbulkan rasa takut masyarakat," ujar Setyo.

Selain penindakan hukum, polisi juga melakukan pencegahan terhadap rencana aksi kejahatan ini. Upaya ini telah melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Antiteror. "Tujuannya mencegah berkembangnya sel-sel terorisme. Sebab, prinsip kita adalah mencegah. Mencegah dengan apa, ya menangkap. Kita mencegah jangan sampai terjadi lagi (aksi terorisme)," jelas Setyo.

Terpisah, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menyampaikan bahwa dalam perhelatan Pilkada 2108 maupun tahapan pemilihan legistlatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI.

“Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," ujar Kadispenad Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh melalui keterangannya, kemarin.

Dalam menyikapi situasi politik yang sangat dinamis menjelang hari pencoblosan 27 Juni 2018, kadispenad mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut dengan baik. 

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai," imbuhnya.

Selanjutnya, menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada, dia juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk memengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD, Red) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh  rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1988 ini.

 “Saya ingatkan kembali sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya perintah presiden RI, panglima TNI, dan kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, memerintahkan prajurit agar netral. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah netralitas. "Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukkan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia," jelasnya.

Namun sisi lain, diharapkan adanya masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara, tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporan secara resmi dan benar, pasti pihaknya menindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.

“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan, Red) tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucapnya.

Atas nama TNI AD, jenderal berbintang satu yang oleh media akrab dipanggil Brigjen Denny ini juga berharap, seluruh komponen bangsa menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI. "Percayalah, sebagai Prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyat hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” tegasnya.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga membantah tudingan BIN tidak netral dalam perhelatan Pilkada 2018. Bantahan tersebut disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto. Dikatakan, BIN tidak pernah berpihak kepada siapapun, baik dalam pilkada maupun pileg dan pilpres.

"Perintah pimpinan BIN kepada anggotanya jelas, BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam pilkada maupun pileg dan pilpres," bantah Wawan saat dikonfirmasi INDOPOS, kemarin.

Ditegaskannya, dalam mengamankan dan mengawal agar tahapan pemilu sesuai yang digariskan, BIN selalu berpegangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, BIN selalu menghormati hasil perhelatan pilkada maupun pileg dan pilpres. "Siapapun pemenangnya ya harus dihormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945," tegas Wawan.

Komitmen itu juga dalam rangka mengamankan agenda nasional pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu.

Maka dari itu, Wawan mengimbau, jika ada isu ketidaknetralan BIN yang menyangkut pilkada, pilpres maupun pilpres, maka bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu dan KPU. Begitu pula jika ada tuntutan hukum, pun bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," tegasnya. 

Wawan juga menjelaskan, bahwa BIN mempunyai sistem pengawasan, baik pengawasan internal di inspektorat maupun di DPR. "Secara berkala Komisi I DPR juga melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) jika ada hal-hak krusial yang harus dipecahkan," jelasnya.

Oleh karenanya, jika ada pelanggaran, sanksi juga dapat diberikan terhadap oknum baik dari internal BIN dari ankum (atasan yang berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. "Semua sudah ada koridornya," jelas Wawan. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #tni #polri #pilkada-serentak-2018 

Berita Terkait

Tito Karnavian Mau Digulingkan

Headline

Kapolri Diminta Fokus Amankan Negara

Headline

Polri Kerahkan Ribuan Personel ke Sulteng

Nasional

IKLAN