Jumat, 17 Agustus 2018 05:48 WIB
pmk

Politik

Tidak Miliki E-KTP, Warga Binaan Gunakan Form 5

Redaktur: Ali Rahman

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Sumut. Foto: rmolsumut.com

INDOPOS.CO.ID - Jelang pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang jatuh pada 27 Juni 2018, Seratusan warga binaan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Sumatera Utara terancam golput.

Pasalnya, usulan nama-nama warga binaan yang diajukan Lapas Binjai kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tidak terakomodir seluruhnya.

Kepala Lapas (Kalapas) Klas II A Binjai Budi Argap Situngkir menyatakan, saat ini ada 1.790 jumlah wargabinaan yang ditampung di Lapas tersebut.

Dari jumlah itu, KPU Kota Binjai menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili di Kota Rambutan sebanyak 312 orang. “Beberapa waktu lalu sudah kami usulkan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU sebanyak 1.766. Tapi, KPU Kota Binjai menetapkan 312 DPT,” kata Budi, di Binjai, Senin (26/6).

Menurut dia, wargabinaan di Lapas Binjai banyak yang berdomisili di luar Kota Rambutan. “Banyak lah, ada dari Medan, Deli Serdang, Stabat, di luar Kota Binjai lah,” sambung mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjunggusta ini.

Meski ada aturan yang menyatakan masyarakat boleh menggunakan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, hal tersebut tak dapat dilakukan oleh wargabinaan Lapas Binjai. Pasalnya, kata Budi, warga binaan tidak memiliki identitas seperti KTP Elektronik. “Yang ada surat putusan dari Pengadilan Negeri dan surat tahanan dari kepolisian,” jelasnya.

Begitupun, warga binaan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa Form A5. Budi menambahkan, soal A5 itu tengah disosialisasikan oleh Lapas Binjai agar keluarga daripada wargabinaan dapat membawa Form A5 dari domisili asalnya. “Sudah kita sosialisasikan bolak-balik kepada keluarga (wargabinaan). Itu kami lakukan demi menyukseskan Pilgubsu agar tidak banyak angka golput,” ujarnya.

Sayangnya, upaya menekan angka golput di Sumut terpaksa harus kandas. Menurut Budi, soal hak pilih wargabinaan di Lapas Binjai sudah dilaporkanya kepada KPU Sumut.

Dijelaskan Budi, sejatinya wargabinaan ini harus diberlakukan khusus oleh KPU Binjai. Sebab, wargabinaan merupakan orang khusus.

“Jangan samakan yang di luar sana. (Wargabinaan) makan saja ditanggung negara, sakit juga ditanggung negara,” kata Budi seraya mengatakan, TPS di Lapas Binjai hanya ada 1 di ruang tunggu. (mar/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mengawal-pilkada-bersih #pilkada-serentak-2018 #pilgub-sumut-2018 

Berita Terkait

IKLAN