Minggu, 23 September 2018 05:33 WIB
pmk

Hukum

Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Rita Dicabut

Redaktur: Redjo Prahananda

PESAKITAN: Bupati Kukar nonaktif Rita Widyasari memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa KPK belum lama ini. Foto: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim memberikan hukuman tambahan kepada Bupati non aktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Jaksa KPK meminta hak politik kepada Rita. Pernyataan tersebut tertuang dalam surat tuntutan terhadap Rita dan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebab menurut jaksa, Rita terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa memberikan pertimbangan jabatan selaku Bupati dan melakukan tindak pidana korupsi.

Saat masyarakat mengharapkan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, Rita malah melakukan praktik KKN selama menjabat.  Praktik itu menurut Jaksa, untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah, mantan terpidana korupsi kembali terpilih menjadi Kepala Daerah

Pada persidangan  di Pengadilan Titikor, Senin (25/6) kemarin, Rita mendapat hukuman penjara selama 15 tahun. Ia juga didenda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.  Dalam surat tuntutan tersebut, Jaksa melihat, gratifikasi sebesar 248,9 Miliar bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khariudin.

Menurut jaksa, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar. Bukan hanya itu saja, Rita dinilai terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. (nue)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rita-widyasari #kpk #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN