Selasa, 13 November 2018 10:09 WIB
pmk

Internasional

Amnesty International Ungkap 13 Dalang Pembantai Rohingya

Redaktur:

DIDUGA - Pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Ia dituduh oleh Amnesty International atas kejahatan terhadap kemanusiaan warga Rohingya. AFP PHOTO

INDOPOS.CO.ID – Myanmar seperti mendapat pukulan bertubi-tubi dari banyak arah. Tujuh jenderal mereka disanksi Uni Eropa (UE). Kanada menyusul dengan menjatuhkan sanksi serupa. Kini giliran Amnesty International yang mengeluarkan laporan dan mendesak 13 pejabat senior Myanmar diadili di Mahkamah Kriminal Internasional.

Organisasi yang berbasis di London, Inggris, itu mengeluarkan laporan terbarunya pada Selasa (26/6). Laporan tersebut berjudul ’’We Will Destroy Everything’’: Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar (Burma). Maknanya kira-kira: ’’Kami Akan Libas Semuanya’’: Tanggung Jawab Militer pada Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Isi laporan tersebut adalah kekejian militer Myanmar terhadap penduduk Rohingya sejak 25 Agustus 2017.

Di antara 13 pejabat senior yang dituding sebagai dalang di balik pembunuhan, pemerkosaan, serta deportasi warga Rohingya, ada pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan wakilnya, Jenderal Soe Win.

’’Ada bukti yang luar biasa banyak bahwa kekejian itu adalah bagian dari serangan yang sistematis dan sangat terencana terhadap populasi warga Rohingya,’’ tegas penasihat krisis senior di Amnesty International Matthew Wells sebagaimana dilansir The Telegraph.

Amnesty International mengumpulkan bukti-bukti, baik di Myanmar maupun Bangladesh. Misalnya, melalui rekaman telepon antara salah seorang pejabat militer Myanmar dan penduduk Rohingya di Desa Inn Din. Dalam rekaman tersebut, si pejabat militer mengancam akan membakar seluruh desa jika penduduk berulah. ’’Jika kalian diam saja, tidak bakal ada masalah. Jika tidak, kalian akan berada dalam bahaya,’’ ujar si pejabat militer di rekaman tersebut.

Ancaman itu terealisasi. Inn Din adalah salah satu desa yang terdampak paling parah dalam operasi militer di Rakhine tahun lalu. Penduduk Buddha serta anggota militer mengambili barang-barang warga Rohingya, membakar rumah, dan menembaki orang-orang yang melarikan diri. Militer membawa dua batalyon tempur untuk menghancurkan desa-desa di Rakhine.

Myanmar selama ini selalu menampik tudingan bahwa militer berada di balik serangan di Rakhine. Tetapi, mereka tak bisa terus-menerus berkelit. Sebab, Kanada dan Uni Eropa (UE) sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat militer senior.

Amnesty International tak hanya menuntut 13 pejabat yang dianggap bersalah diadili di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Lembaga tersebut juga meminta agar pembatasan gerak penduduk Rohingya dicabut dan mereka diberi hak berupa kewarganegaraan. Namun, tampaknya harapan mereka agar Dewan Keamanan (DK) PBB menjatuhkan sanksi tak akan terealisasi. Tiongkok, sekutu Myanmar, bakal langsung memveto. (sha/c14/dos)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rohingya 

Berita Terkait

Solidaritas ”Arrest Me Too” Meluas

Internasional

Desak Bebaskan Dua Wartawan, Warga Rohingya Ikut Demo

Internasional

Junta Militer Myanmar Lakukan Genosida

Militer Myanmar Rencanakan Genosida Muslim Rohingya

Internasional

Terungkap Kesepakatan Rahasia PBB dan Myanmar

Internasional

IKLAN