MK Tolak Jabatan Capres/Cawapres Tiga Kali

INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 7/2017 tentang pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Menurut Ketua MK Anwar Usman, uji materi yang diajukan perseorangan oleh Muhammad Hafidz dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 

Baca Juga :

UU Pemilu Banyak Diuji Materi di MK

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ucap Anwar di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/6).

Hakim MK lainnya, I Dewa Gede Palguna menegaskan, gugatan itu tak berdampak langsung kepada pemohon.

Baca Juga :

“Pihak yang mungkin menerima kerugian konstitusional adalah partai politik yang memenuhi persyaratan,” kata I Dewa Gede Palguna.

Sebagaimana diketahui, pemohon mengajukan uji materi ini karena ingin Jusuf Kalla kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019. ketentuan tersebut dianggap menghambat pecalonan JK.

Baca Juga :

Nasib KPK Kini Ada di Tangan MK

JK diketahui pernah menjadi wapres untuk presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 sebelum mendampingi Jokowi. (dil)


loading...

Komentar telah ditutup.