Sabtu, 17 November 2018 07:45 WIB
pmk

Fokus

Jika Kotak Kosong Menang di Pilwakot Makasar, Kemendagri akan Tunjuk PJ

Redaktur: Ali Rahman

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar (kedua dari kiri) dan Koordinator Desk Pilkada Kemendagri Suhajar Diantoro (kedua dari kanan). Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID - Kemenangan kotak kosong dalam Pilwakot Makasar memunculkan fakta baru dalam dinamika demokrasi bangsa ini. Jika dalam keputusannya KPU akan menetapkan hal ini, maka kepemimpinan di Makasar akan kosong.

Menghadapi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan tetap kembali ke aturan yang berlaku dengan menyiapkan Penanggungjawab (Pj) sembari menunggu diulangnya kembali gelaran pilkada di tahun 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan pihaknya akan mengangkat Penanggungjawab (PJ) yang diambil dari pejabat eselon II yang ada di provinsi atau Kemendagri.

"Nah, Dannny Pomanto (Wali Kota Makasar) itu sampai 8 mei 2019. maka, nanti tanggal 9 Mei di angkat penjabat kepala daerah berdassarkan pasal 201 ayat 11 UU 10/2016," kata Bahtiar di Jakarta Kamis (28/6).

Bila dilihat dari lamanya waktu PJ walikota itu hingga dilakukannya pilkada tahun 2020 dinilai akan menimbulkan diskresi dalam pemerintahan. Namun hal itu ditepis oleh Koordinator Desk Pilkada Kemendagri, Suharja Diantoro.

Menurutnya, pada masa pemekaran dahulu di daerah Riau juga mengalami hal yang mirip. Bahkan, kata Suharja, dari mulai diangkat dari PJ gubermur sampai proses mendapat gubernur baru itu setahun lebih.

"Contoh di provinsi Riau mekar dengan provinsi Kepri itu setahun beberapa bulan. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan karena SK pengakatan pejabat itulah yang diberikan kewenangan apa yang mesti dilaksanakan. Jadi tidak menggangu roda kepemerintahan," paparnya.

Ia menegaskan, bahwa kehadiran PJ dalam pengambilan keputusan penting seperti penyusunan APBD tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, PJ hanya berpedoman pada RPJM provinsi.

"Jadi dia lebih objektif untuk melakukan penyusunan APBD dan dalam penyusunan R-APBD ketua panitianya adalah sekda baik provinsi maupun kota. PJ itu hanya melakukan pembinaan dan pengawasan," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilkada-serentak-2018 #pilkot-makassar-2018 #bahtiar #kemendagri-ri 

Berita Terkait

IKLAN